BLU Untuk Layanan Kesehatan Yang Lebih Baik

Redaksi: Rabu, 06 Desember 2017 | 00.10.00

Wamenkeu Mardiasmo saat memberikan paparan pada diskusi panel Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kemenkeu pada Senin (04/12). (Foto: kemenkeu)


JAKARTA| HARIAN9 
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyampaikan, APBN termasuk APBD dialokasikan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. 

Selain untuk pembangunan infrastruktur, investasi yang menjadi fokus pemerintah adalah bidang Sumber Daya Manusia, dimana salah satunya adalah kesehatan.

Hal itu disampaikannya saat memberikan paparan pada diskusi panel Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kemenkeu pada Senin (04/12).

Dikatakannya, APBN dan APBD telah kolaborasi untuk fungsi di bidang kesehatan sudah luar biasa banyak, sejumlah 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.

"Hal tersebut guna memperbaiki dari supply side seperti infrastruktur mulai dari bangunan rumah sakit, peralatan medis, SDM bidang kesehatan dan demand side dalam bentuk investasi untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, salah satunya kebutuhan kesehatan sehingga dibutuhkan juga peran dari BLU," ungkapnya.

Ditekankannya, bahwa anggaran kesehatan tersebut perlu dikapitalisasi sehingga betul-betul ke depan nantinya akan lebih bagus. Dari kacamata fiskal, perpaduan dana dari APBN dan APBD sudah ada, tinggal bagaimana efektifitasnya.

Pada akhir paparannya, Mardiasmo menginginkan BLU di bidang kesehatan sebagai sarana pelayanan kesehatan yang profesional, tidak dalam bentuk Satuan Kerja (satker), dan mandiri karena telah diberikan diskresi lebih fleksibel untuk memberikan layanan yang berkualitas.

"Kalau PNBP dalam bentuk satker, penggunaan uang diatur oleh Dirjen Anggaran. Tetapi kalau sudah bentuk BLU your own money, your responsible terhadap Dewan Pengawas yang tentunya independen sehingga pengelolaan uangnya lebih bagus, akuntabel, efisien, dan profesional," ujarnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 






Komentar