Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Raih “2017 Gold Standard Award for Policy-Maker of the Year”

Redaksi: Minggu, 03 Desember 2017 | 18.50.00



HONG KONG| HARIAN9
Tanpa banyak diketahui, jejaring para professional senior yang bergerak di bidang hubungan pemerintahan dan korporasi, PublicAffairsAsia yang berkedudukan di Hong Kong, untuk pertama kalinya menganugerahkan piagam kepada seorang pejabat pemerintah Indonesia. 

PublicAffairsAsia menyerahkan piagam “2017 Gold Standard Award for Policy-Maker of the Year” kepada Direktur Jenderal Perundigan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, pada 30 November 2017 lalu di Foreign Correspondents’ Club, Hong Kong.

Piagam kategori perorangan ini diserahkan kepada Iman setelah para juri mempertimbangkan kandidat lainnya yakni Gubernur Tokyo dan seorang Senator dari Australia. 

Para juri memutuskan bahwa piagam tersebut layak diberikan kepada Iman karena peranannya dalam berbagai perundingan perdagangan yang telah dan sedang berlangsung. 

Namun, khususnya karena peran kunci yang dijalankan dalam memimpin perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam lima tahun ini, yang dipercaya akan mengubah peta kebijakan ekonomi negara-negara peserta RCEP.

Penyerahan piagam dihadiri wakil dari berbagai perusahaan public relations, konsultasi komunikasi, media massa kawasan, serta undangan lainnya; dan dipandu pembawa berita dari Bloomberg TV, Yvonne Man dan Alvin Lee.

Dalam “judges’ citation” tertulis bahwa “Pak Iman harus mengelola perundingan pada beberapa tataran secara simultan. Pertama, pada tataran nasional untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. 

Kedua, pada lingkup ASEAN yang melibatkan 10 negara anggotanya yang tidak selalu memiliki posisi yang sama untuk setiap isu runding. 

Ketiga, memimpin perundingan di antara 16 negara peserta RCEP (ASEAN, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan RRT) yang memiliki ambisi yang sangat berbeda dengan karakter perunding yang berbeda pula. 

Dan keempat, konsultasi dengan pemangku kepentingan baik wakil dunia usaha maupun wakil-wakil dari organisasi masyarakat madani.

Iman menyatakan bahwa piagam ini merupakan pengakuan atas peranan Indonesia dan Kementerian Perdagangan dalam kancah perundingan perdagangan internasional, khususnya di kawasan Asia Timur. 

Kawasan Asia Timur sangat dinamis dan semakin memainkan peran kunci sebagai penggerak perdagangan kawasan dan dunia di tengah menguatnya sentimen antiglobalisasi bahkan anti-perdagangan di berbagai negara maju.

Perundingan RCEP itu sendiri memang semakin menjadi sorotan berbagai negara di dunia setelah Amerika Serikat meninggalkan Trans-Pacific Partnership (TPP), dan perundingan Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTiPs) antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dihentikan. 

Kini, RCEP menjadi satu-satunya perundingan mega-regional yang ditunggu banyak pihak apakah akan mengalami nasib yang sama dengan TPP dan TTiPs.

Seolah menjawab keraguan yang muncul dari berbagai pihak itu, para Pemimpin RCEP yang bertemu pada KTT RCEP pertama pada 14 November 2017 lalu di Manila, Filipina memperbaharui mandatnya kepada para perunding. Para Pemimpin RCEP berharap agar perundingan RCEP dapat diselesaikan pada tahun 2018.

Menutup pertimbangannya, para juri menyatakan “Pak Iman bears much of responsibility for getting the deal this far—his own, low-key approach to pushing RCEP forward with every round has kept parties at the table, talking through solutions when their initial response was to stop progress entirely.”

Tidak jarang, Iman sebagai Ketua Komite Perundingan RCEP harus menyusun proposalnya sendiri bila perbedaan posisi di antara ke-16 negara, antar-sesama anggota ASEAN atau antara ASEAN dengan enam mitra rundingnya terlalu berjauhan. Iman juga sering turun tangan dalam proses perundingan yang sulit di antara mitra FTA ASEAN, khususnya negara-negara yang sampai kini belum memiliki hubungan FTA satu sama lain.

Sekilas tentang RCEP

RCEP merupakan upaya konsolidasi atas lima ASEAN+1 FTAs ke dalam satu platform; ide RCEP dikembangkan oleh Indonesia pada tahun 2011 sebelum akhirnya diluncurkan oleh 12 Kepala Negara/Pemerintahan peserta RCEP pada 12 November 2012. 

Total GDP negara-negara RCEP mewakili 32 persen GDP dunia. Populasi RCEP mencapai 48 persen dari total penduduk dunia. Total perdagangan negara-negara RCEP mewakili 28 persen perdagangan dunia. (rel/03)
Editor: Mardan H Siregar









Komentar