DPRD Lakukan Rasionalisasi Anggaran Pilkada Paluta 2018

Redaksi: Rabu, 20 Desember 2017 | 02.10.00

Rapat pembahasan anggaran untuk penyelengaraan Pilkada Tahun 2018 di Kantor Bupati Paluta, sebelum penandatanganan NPHD Agustus 2017 lalu. (Foto ; Dok)

PALUTA| HARIAN9
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara(Paluta) lakukan rasionalisasi terhadap anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paluta tahun 2018 yang di hibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paluta sebesar Rp.7 milyar.

Menurut Komisioner KPU Paluta koordinator Devisi Keuangan, Umum dan Logistik H Ramlan Harahap ST, Selasa (19/12), jika anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paluta tahun 2018 sebesar Rp.7 milyar yang dihibahkan untuk KPU Paluta dipangkas terkait adanya upaya rasionalisasi anggaran oleh DPRD Paluta, dikhawatirkan gaji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terancam tidak di bayar selama 2 bulan.

“Kemungkinan kami akan mengurangi honor adhock PPK dan PPS,karena dari kegiatan lain sudah tidak lagi mencukupi, aapalagi akan dilakukan rasionalisasi dan pengurangan anggaran sebesar Rp.5 miliar lagi,“ ujarnya.

Sementara Komisioner KPU Paluta Koordinator Devisi SDM dan Parmas Herisal Lubis, SH menampik isu bahwa panitia adhock PPK dan PPS tidak gajian selama 2 bulan akibat rasionalisasi anggaran Pilkada kabupaten Paluta 2018. 

Namun katanya, apabila anggaran Penyelengaraan Pilkada Paluta di KPU berkurang Rp.5 miliar, dampaknya  kemungkinan honor adhock PPK dan PPS akan berkurang.

Terkait wacana adanya upaya rasionalisai oleh DPRD Paluta terhadap anggaran Penyelenggaran Pilkada Paluta 2018, ia mengatakan bahwa jauh-jauh hari KPU Paluta sudah merencanakan dan menyusun kebutuhan anggaran didalam pelaksanaan Pilkada Paluta tahun 2018.

Jajuh-jauh hari KPU Paluta telah mengusulkan  Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paluta Tahun 2018 kepada Pemkab Paluta melalui tim  Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang dipimpin langsung oleh Sekda Paluta selaku Ketua TPAD Kabupaten Paluta. Selanjutnya TPAD melakukan verifikasi melalui tim verifikatornya dari Badan Kesbangpol Kabupaten Paluta.

"Namun katanya, sebelum penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) masih lagi dilakukan rapat finalisasi di Kantor Bupati Paluta pada  tanggal 18 agustus 2017, yang di hadiri oleh Bupati Paluta, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Pimpinan DPRD Kabupaten Paluta, beberapa Anggota DPRD Kabupaten Paluta, Sekda Paluta, Asisten I,II,III pada Setdakab Paluta dan Kabag Tapem pada Setdakab Paluta serta beberapa staf pada Setdakab Paluta, “ jelas Herisal.

Ditambahkannya, setelah adanya kesepakatan dalam forum rapat finalisasi, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian (MoU) NPHD Nomor : 270/89/Mou/2017.Nomor 10 /PP. 01.3-SPj /1220/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 18 agustus 2017 sebesar Rp.35.410.569.893, antara Bupati Paluta (selaku Pihak I) atas nama Pemkab Paluta dan Ketua KPU Paluta (selaku Pihak II) atas nama KPU Paluta.

“NPHD inilah pegangan kami di dalam menggunakan anggaran terkait penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paluta tahun 2018 dan NPHD ini telah di laporkan Ke KPU RI. Jadi kami tetap berpegangan kepada NPHD yang ditanda tangani Bupati Paluta dan Ketua KPU Paluta,“ jelasnya.

Sementara anggota DPRD Paluta Amas Muda Siregar SE menyebutkan, bahwa rasionalisasi anggaran oleh DPRD terhadap dana hibah kepada Penyelenggara Pemilihan dilakukan atas banyaknya ditemukan kegiatan yang dianggap mesti dilakukan efisiensi atau mengurangi jumlah kegiatannya. 

Sedangkan belanja gaji yang diperuntukkan kepada panitia adhock (PPK dan PPS) sudah dihitung dengan cermat dan tidak dirasionalisasi. 
Namun hanya belanja bahan pakai habis seperti ATK dan makan minum serta sosialisasi dan perjalanan dinas yg dirasionalisasi dan juga awal pengusulan RAB oleh KPU, diprediksi ada 9 pasang calon termasuk 4 pasang independen dan usungan parpol 5 pasang calon. 

Namun seperti diketahui calon dari jalur independent ternyata tidak ada dan untuk calon usungan Parpol diprediksi serta informasi yang berkembang hanya ada dua pasang.

“Kita hanya merasionalisasi belanja habis pakai dan bukan rasionalisasi honor. Kegiatan pun pasti berkurang karena prediksi awal ada 9 pasangan calon dan kenyataannya calon dari jalur independent dipastikan tidak ada. Makanya kita merasionalisasi di bagian belanja habis pakai seperti sosialisasi dan perjalanan dinas,“ jelas Amas Muda. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar