Kades dan Lurah Se Tapsel Ikuti Sosialisasi RAN-HAM

Redaksi: Kamis, 14 Desember 2017 | 00.17.00

Sekdakab Tapsel Drs. Parulian Nasution MM, Kasi Pidsus Kejari Tapsel Bona F.M. Simbolon,SH,MH, Dosen Fakultas Hukum UMTS Dr. Irwan S. Harahap, SH, MH dan Plt. Kabag Hukum Setdakab Tapsel Moh. Said SH menyanyikan lagu kebangsaan, sebelumm dimulainya sosialisasi RAN-HAM tahun 2017 di aula Sarasi II Lantai 3 Kantor Bupati Tapsel Dano Situmba Desa Kilang Papan Sipirok, Kabupaten Tapsel, Rabu (13/12).  (Foto: Riswandy).


TAPSEL| HARIAN9
Sebanyak 212 Kepala Desa (Kades) dan 36 Lurah se-Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengikuti sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel tahun 2017 di aula Sarasi II Lantai 3 Kantor Bupati Tapsel Dano Situmba Desa Kilang Papan Sipirok, Kabupaten Tapsel, Rabu (13/12).

Sosialisasi dibuka Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapsel Drs. Parulian Nasution MM, dan menghadirkan dua narasumber masing-masing, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapsel Bona F.M. Simbolon,SH,MH dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) Dr. Irwan S. Harahap, SH, MH.

Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu diwakili Sekdakab Tapsel Drs. Parulian Nasution MM dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan informasi HAM kepada masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran HAM pada masyarakat sehingga tercipta budaya HAM dalam bentuk tertib dan taat terhadap nilai-nilai HAM di lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dijelaskannya, dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RAN-HAM disebutkan, upaya pencapaian RAN-HAM dilakukan dengan berbagai strategi dalam implementasinya, khususnya terkait dengan penerapan norma dan standar HAM.

“Dengan sosialisasi ini, diharapkan upaya untuk mengimplementasikan penegakkan HAM dengan memberikan peran penting kepada aparatur pemerintah khususnya Kades dan Lurah agar berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik sesuai standart dan norma hak asasi manusia,“ ujarnya.

Sementara narasumber Bona F.M. Simbolon,SH,MH memaparkan tentang perlindungan HAM dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana perlindungan yang diatur dalam HAM adalah perlindungan perempuan, anak, buruh, saksi dan korban.

Sedangkan Dr. Irwan S. Harahap, SH, MH menerangkan  tentang landasan HAM menurut UU No 39 Tahun 1999, dimana dalam UU itu disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan pengertian dari hak tersebut adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati dan bersifat universal.

Sebelumnya, Plt. Kabag Hukum Setdakab Tapsel Moh. Said SH selaku ketua panitia pelaksana kegiatan melaporkan,  sosialisasi RAN HAM tersebut dilaksanakan berdasarkan Perpres RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang RAN-HAM tahun 2015-2019. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 





Komentar