SELAMAT HUT ACEH TAMIANG


Kemenkeu Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi

Redaksi: Minggu, 24 Desember 2017 | 11.55.00

Sesjen Hadiyanto mewakili Kemenkeu menerima penghargaan dari Wapres Jusuf Kalla pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/12). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sukses meraih peringkat pertama penghargaan Keterbukaan Informasi untuk Kategori Badan Publik Kementerian tahun 2017.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto mewakili Kemenkeu menerima penghargaan tersebut. Penghargaan dimaksud diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/12).

Turut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara serta Ketua KIP Tulus Subardjono.

KIP memberikan apresiasi kepada Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik yang berhasil menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.

Pada kategori Badan Publik Kementerian, Kemenkeu selaku juara pertama meraih nilai 95,39 (menuju informatif), dan disusul oleh Kementerian Perindustrian di peringkat kedua dengan nilai 95,37 (menuju informatif), dan juara ketiga adalah Kementerian Perhubungan dengan nilai 93,28 (menuju informatif).

Dalam pidatonya, Ketua KIP menyampaikan bahwa meskipun tingkat partisipasi Badan Publik yang mengikuti kegiatan ini menurun dibanding tahun sebelumnya (2016), namun nilai rata-rata keterbukaan Informasi Badan Publik per kategori tahun 2017 mengalami peningkatan.

“Dengan menggunakan metodologi yang tidak berbeda dari tahun lalu, dimulai dari tahap Self-Assessment Questioner  atau SAQ pada bulan Juni 2017, kami dapat laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa tingkat partisipasi (badan) publik yang dilihat dari pengembalian SAQ pada tahun ini mengalami penurunan, tepatnya dari 397 BP, Badan Publik yang mengembalikan hanya 156 atau 39 persen. Namun secara kualitatif, terjadi peningkatan kualitas,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, JK mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi di sektor publik yang merupakan syarat utama untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, menjaga hak asasi manusia dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung jalannya roda pemerintah dan kegiatan lembaga publik.    

“Untuk dua hal (demokrasi dan hak asasi manusia), tanpa informasi yang terbuka tentu kita sulit untuk menjalankan pemerintahan atau negara yang demokratis. Karena informasi yang terbuka masyarakat,dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dapat mengetahui apa yang dilakukan baik oleh pemerintah, oleh instansi, lembaga, universitas, untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Keterbukaan informasi itu tentu penting. Tanpa keterbukaan, partisipasi masyarakat tidak dapat dioptimalkan,sedangkan dalam suatu negara yang demokratis seperti kita ini, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang luas,” tegasnya.(kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 



Komentar