KPU Paluta Rakor Gelar Antar Instansi Terkait Data Pemilih Terintegrasi

Redaksi: Kamis, 21 Desember 2017 | 11.13.00

KPU Kabupaten Paluta menggelar Rakor antar instansi pemerintah terkait data pemilih terintegrasi dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paluta tahun 2018 di aula Hotel Mitra Indah Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Rabu (20/12). (Foto: Riswandy)


PALUTA| HARIAN9
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) antar instansi pemerintah terkait data pemilih terintegrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paluta tahun 2018 di aula Hotel Mitra Indah Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Rabu (20/12).

Rakor yang berlangsung sehari mulai pukul 11.00 Wib tersebut dibuka Ketua KPU Kabupaten Paluta Rahmat Hidayat Siregar SP diwakili Komisioner KPU Paluta Koordinator Devisi Keuangan, Umum dan Logistik H Ramlan Harahap ST

Dalam Rakor tersebut, KPU Paluta itu juga melibatkan seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Paluta dan instansi/perusahaan swasta diantaranya Pimpinan/Perwakilan OPD/SKPD Paluta, Kemenag Paluta, Koramil 05 Padang Bolak, Polsek Padang Bolak, Pimpinan dari beberapa perusahaan perkebunan swasta dan perkebunan BUMN, Mahasiswa dan organisasi wartawan beserta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ramlan menyampaikan  tujuan dilaksanakan rakor tersebut kepada peserta rapat yakni, untuk memperoleh  Data Pemilih  dan keberadaan Pemilih Terintegarasi dari masing masing instansi/perusahaan pada Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019.

“Dengan melibatkan berbagai  instansi pemerintah dan berbagai unsur lainnya akan mempermudah perolehan data pemilih. Jadi rakor ini diharapkan untuk menyatukan pendapat tentang keberadaan data pemilih, sehingga memepermudah tugas-tugas KPU dalam memperifikasi data pemilih,“ ujar Ramlan.

Sementara itu Komisioner KPU Paluta dari Koordinator devisi Perencanaan Data Muhammad Nafsir Rambe SPd yang berperan sebagai moderator dan pemateri acara dalam paparannya antara lain menjelaskan tentang tugas wewenang KPU Kabupaten dalam pemilihan, dasar hukum, pemilih sesuai PKPU No 2 tahun 2017, Pemilih yang berhak mengikuti pemilihan serta ketentuan umum dan pemutkhiran data pemilih dan coklit.

Dari materi tersebut ia  lebih memfokuskan tentang syarat pemilih yang berhak ikut memilih serta penyampaian informasi tentang data pemilih khususnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Paluta sebagai salah satu lining sektor mitra KPU Paluta dalam penyelenggaraan pilkada 2018 dan pemilu 2019.

“Kami berharap kerjasama yang baik seluruh instansi atau peserta yang hadir untuk memberikan informasi data pemilihdari masing masibg instansim khususnya dari Disdukcapil dan TNI-Polri serta dinas dinas lining sektor lainnya,“ ungkap Nafsir.

Sementara itu, Kadis Dukcapil Kabupaten Paluta Susana Hanum Daulay S.Sos saat menyampaikan tanggapannya menyatakan kesiapan pihaknya untuk bekerjasama dengan KPU Paluta untuk segera menyiapkan data pemilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Kami siap bekerja sama dengan KPU Paluta yakni salah satunya menyiapkan data pemilih dan mengejar perekaman E-KTP bagi  40.000 an warga Paluta yang  kami perkirakan belum melakukan perekaman,dengan melakukan perekaman akan menjadi dasar kami membuat Surat Keterangan (Suket) telah melakukan perekaman e-KTP,yang mana sebagai (pasword) syarat jadi pemilih pada Pikada 2018 dan Pemilu 2019 adalah warga yang telah memiliki e-KTP dan  surat keterangan dari Disduk Capil Paluta, bahwasnya bagi warga yang belum memegang e-KTP tapi telah melakukan perekaman e-KTP,“ ungkap Susana.

Hal senada juga disampaikan perwakilan Danramil O5 Padang bolak dan perwakilan Kapolsek Padang bolak akan segera melakukan pendataan jumlah personelnya yang aktif dan keluarganya pada masing masing instansi,serta data personelnya yang  akan memasuki masa pensiun sebelum Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Perlu untuk diketahui,Sesuai penjelasan Muhammad nafsir pada materi rakor, anggota TNI-Polri dan ASN yang aktif tidak berhak ikut memilih dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, kecuali anggota TNI-Polri dan ASN  yang telah memasuki masa pensiun sebelum penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar












Komentar