Mendag Tetapkan 6 DTU dan 267 PTU Tahun 2017

Redaksi: Selasa, 05 Desember 2017 | 00.29.00



BANDUNG| HARIAN9
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menetapkan predikat 6 Daerah Tertib Ukur (DTU) dan 267 Pasar Tertib Ukur (PTU) di 102 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I, II, III, dan IV. Sejak 2010 hingga tahun ini sudah ditetapkan sebanyak 26 DTU dan 676 PTU.

“Pembentukan DTU tidak bersifat seremonial semata atau hanya untuk menghabiskan anggaran. Sebaliknya, DTU dan PTU harus menjadi bagian dari budaya masyarakat dan aparat. Dengan begitu, slogan 'Tertib Ukur Mencerminkan Budaya Jujur' dapat melekat serta menjadi cara hidup masyarakat,” tegasnya dalam membuka acara Penetapan DTU dan PTU yang dilaksanakan hari ini (4/12), di Bandung, Jawa Barat.

Ke-6 daerah yang menerima predikat DTU yaitu Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali, Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, Kota Tangerang Provinsi Banten, dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Penghargaan DTU 2017 langsung diberikan kepada Wakil Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara H. Muh. Jayadin SE, MM, Walikota Parepare Sulawesi Selatan Taufan Pawe, Walikota Denpasar Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota Padang Panjang Sumatera Barat dr. H. Mawardi, MKM, Walikota Tangerang Banten Arief R Wismansyah dan Bupati Deli Serdang Sumatera Utara Ashari Tambunan.

Predikat DTU 2017 bagi ke-6 daerah tersebut diberikan setelah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dalam hal ini Direktorat Metrologi bersama dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan bekerja keras melakukan beberapa tahapan kegiatan pembentukan DTU.

“Bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai DTU mempunyai kewajiban menjaga konsistensinya melalui program kegiatan pengawasan, penyuluhan, dan pelayanan tera/tera ulang. Selain itu, kabupaten/kota tersebut harus membentuk unit metrologi legal sebagaimana juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya. 

Penetapan sebagai DTU 2017 tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1250/M-DAG/KEP/11/2017 tanggal 30 November 2017, tentang Penetapan Daerah Tertib Ukur Tahun 2017, beserta piagam penghargaan kepada masing-masing kepala daerah.

“Keberhasilan yang telah dicapai ke-6 pemerintah kabupaten/kota ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan daerahnya menjadi DTU juga,” paparnya. 

Sebagai bentuk apresiasi, Kemendag memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai DTU berupa piagam penghargaan, timbangan ukur ulang, timbangan elektronik atau peralatan standar pelayanan tera/tera ulang yang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.

Pasar Tertib Ukur

Salah satu program prioritas Kementerian Perdagangan RI adalah melakukan revitalisasi pasar sebanyak 5000 pasar rakyat hingga tahun 2019. Revitalisasi pasar bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, baik dari sisi kenyamanan berbelanja maupun kepastian kualitas, dan kuantitas barang yang diterima oleh masyarakat/konsumen.


“Revitalisasi pasar mengandung 2 unsur penting, yaitu pelaksanaan pembangunan fisik pasar, dan penataan sistem termasuk kepastian penyerahan kuantitas barang/jasa,” ucap Enggar.

Salah satu implementasi penataan sistem pasar dan kepastian penyerahan barang/jasa adalah kewajiban pengusaha atau pedagang untuk menggunakan alat ukur yang legal dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 

Penggunaan alat ukur yang baik dan legal akan memberikan hasil pengukuran yang benar atau tepat sehingga masyarakat/konsumen akan memperoleh barang/jasa sesuai dengan haknya.

“Jaminan kebenaran dalam hal penggunaan alat ukur, khususnya dalam transaksi perdagangan, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro,” imbuhnya.

Secara tidak langsung, dampak ekonomi dari proses pengukuran khususnya pengukuran yang terkait dalam transaksi perdagangan sangat berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Acara ini juga dihadiri oleh penerima penghargaan PTU 2017 yaitu para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di 102 kabupaten/kota beserta perwakilannya.

Pada kesempatan ini dilakukan launching seragam Pengawasan Kemetrologian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal yang dapat digunakan oleh Pengawas Kemetrologian yang ada di Direktorat Metrologi, Provinsi DKI Jakarta, maupun di Kabupaten/Kota.

Selain itu, pada acara ini juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Kerja oleh Direktur dari masing-masing BUMN, yaitu Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT. PLN (Persero), Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT. PGN (Persero) Tbk, Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero), serta Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, yang diketahui oleh Dirjen PKTN disaksikan Menteri Perdagangan.

“Penandatanganan Komitmen ini untuk mendukung terciptanya kepastian hukum penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di bidang metrologi legal melalui pelaksanaan tertib ukur,” pungkasnya.(rel/03)
Editor: Mardan H Siregar 


Komentar