Menkeu: APBN dan APBD Adalah Instrumen Pelayanan Publik

Redaksi: Selasa, 05 Desember 2017 | 00.03.00

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keynotespeech dalam acara Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 di Merlynn Park Hotel Jakarta (01/12). (Foto: kemenkeu)


JAKARTA| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keuangan negara, termasuk keuangan daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk melayani publik. 

Hal ini disampaikannya pada Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 dengan tema Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan Bebas Korupsi dan Pro Rakyat di Merlynn Park Hotel Jakarta pada Jumat (01/12).

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sejalan dengan tujuan bernegara dan juga konsisten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi, antara APBD dan APBN ada sinkronisasinya dan tentu saja penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang barang dan jasa harus ada dan dianggarkan dalam APBD," jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa APBD harus pro rakyat yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin. 

"Presiden meminta agar APBN dan APBD bisa menciptakan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan. Dalam hal ini, desain program untuk bisa langsung membantu masyarakat terutama yang paling miskin menjadi sangat penting," tambahnya. 

Pemerintah pusat akan terus melakukan monitoring dan memberi bantuan kepada pemerintah daerah agar semakin baik di dalam mengalokasikan APBD sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat.

"Sebagai Menteri Keuangan, (saya) akan sangat senang untuk bisa membantu kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mengelola instrumen keuangan negara termasuk keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar