Menkeu: Tantangan Pengelolaan APBD

Redaksi: Selasa, 05 Desember 2017 | 00.11.00

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keynotespeech dalam acara Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 di Merlynn Park Hotel Jakarta (01/12). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 yang bertema “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi dan Pro Rakyat” di Merlynn Park Hotel Jakarta pada Jumat (01/12).

Tantangan pertama adalah keterlambatan penetapan APBD dimana seharusnya berbarengan dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu masih terdapat daerah-daerah yang sangat terlambat dalam penetapannya. Tentu saja APBD harus disusun untuk kepentingan umum. Siklus APBD juga sama dengan siklus APBN ada tahapan perencanaan, penganggaran, pembahasan dan penetapan," jelasnya.

Diungkapkannya, bahwa tantangan dan masalah pengelolaan keuangan daerah yang kedua adalah mayoritas APBD dibelanjakan untuk gaji pegawai. Selain itu, belum adanya standar program kegiatan dari APBD.

"Coba kita lihat daerah, di suatu kabupaten. Bahkan mereka memiliki 600 program. Uangnya sedikit, programnya banyak, biasanya habis untuk panitia program," ungkapnya.

Ditambahkannya, masih terdapat tumpang tindih antara APBN dan APBD antara Kementerian dan Lembaga (K/L) yang masih melaksanakan fungsi yang sebetulnya sudah didelegasikan ke daerah. 

Dicontohkannya, beberapa hal mengenai hal-hal tumpang tindih tersebut seperti belanja fungsi pendidikan pada rehabilitasi sekolah dan penambahan ruang kelas, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penyuluh pertanian yang masih dilakukan pemerintah pusat dan juga belanja sosial seperti bantuan fakir miskin yang masih dikelola pemerintah pusat.

"Ini menyebabkan tidak kejelasan. Siapa yang bertanggung jawab? Kemudian menimbulkan tumpang tindih atau bahkan vakum tanggung jawab. Ini yang bahaya," tegasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 





Komentar