Netralitas Media Miliki Peran Penting Dalam Menentukan Pemilu Demokratis

Redaksi: Rabu, 20 Desember 2017 | 20.01.00

Prof Dr Darmayanti Lubis (dua dari kanan), Dr Warjio (dua dari kiri) dan Ranggini Triyono (kiri) sebagai narasumber saat diskusi bertajuk ‘Netralitas media dalam pilkada serentak 2018’ yang diselengarakan FJPI (Foto: Jaenal Abidin)

MEDAN| HARIAN9
Pengamat politik dari Universitas Sumatera UtaraDr Warjio Mengatakan, media memiliki peranan penting dalam menentukan pemilu yang demokratis. Sebab media memiliki peranan yang sangat kompleks. 

Menurutnya, media yang netral memiliki peranan penting agar pilkada dapat berjalan dengan baik dan demokratis. Hal ini berkaca dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 yang menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Pada pilkada serentak yang akan digelar tahun 2018 mendatang, media seharusnya bisa memberikan pencerahan dan bersikap netral.

Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk ‘Netralitas media dalam pilkada serentak 2018’ yang diselengarakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dengan menghadirkan tiga pembicara masing-masing Prof Dr Darmayanti Lubis, Dr Warjio dan Ranggini Triyono, Selasa (19/12/2017).

“Ada empat point yang dilihat dalam perspektif media,” ujar Warjio

Dijelaskannya perspektif media seperti menjadi penonton, penjaga dan pelayanan juga penipu. Dengan menjadi penonton, media memberikan peran yang netralitas bagaimana realitas sebenarnya. 

Kemudian sebagai pelayan, memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.  Sedangkan dalam konteks Penjaga, media harus mencerminkan nilai nilai kebaikan. 

Sementara itu, media sebagai penipu adalah media yang dapat ditunggangi oleh kepentingan tertentu sehingga informasi yang disebarkan tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Diungkapkannya, Maka peranan FJPI ini sangat penting, karena bisa menjadi alat untuk menyuarakan hal tersebut. Melalui FJPI bisa berperan memberikan pendidikan politik kemasyarakat, jika jurnalisme sebenarnya memiliki peran positif yang harus disuarakan untuk kepentigan masyarakat.

“Karena realitasnya sekarang ini, media banyak dikooprasi berbagai kelompok kepentingan, terutama pemilik modal. Sehingga masyarakat menjadi bingung bagaimana seharusnya bersikap terhadap kepentingan politik itu,” ujarnya.


Selain itu, Wakil Ketua Dewan Perwalikan Daerah (DPD) RI Prof Dr Darmayanti menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengawasan untuk penyelengaraan Pilkada ini melalui lembaga terkait seperti dengan lembaga KPU, pemda, Kemendagri.

“Jadi proses pengawasannya, melalui rapat dengar pendapat.Kita sudah mulai bergerak, karena di tahun 2018 ini ada setidaknya 17 provinsi yang akan mengiku pilkada serentak,” ujarnya.

Selanjutnya Penasehat Fjpi Ranggini Triyono memaparkan pengalamannya selama menjadi jurnalis dan berupaya untuk bersikap netral.

"Hal terpenting bagi kita adalah bersikap netral, memberikan kesempatan dan ruang yang sama kepada masing-masing pihak, sehingga tidak ada keberpihakan," katanya

Dikatakannya, jurnalis juga sebaiknya tetap berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan harus senantiasa melakukan cek dan ricek atau coverbothside setiap peliputan yang dilakukan.

Sebelumnya, Ketua FJPI, Ramdeswati Pohan menyampaikan, diskusi yang digelar ini berangkat dari kegelisahan bersama dalam pilkada DKI tahun 2016. Karena dalam Pilkada ini, media memiliki andil yang cukup besar. (Jae9)

Komentar