Pemda Harus Memiliki Kemampuan Mengelola APBD Secara Dinamis

Redaksi: Minggu, 10 Desember 2017 | 00.07.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dan keynote speech pada Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 dan Penganugerahan Dana Rakca Award bertempat di Aula Dhanapala Kemenkeu pada Rabu (06/12). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat setiap tahun. 

Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan mampu mengelolanya secara dinamis seperti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Instrumen fiskal pusat dan daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penyelenggaraan negara dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola secara prudent, berkualitas, transparan, serta akuntabel. Saya ingin orientasi dari pengelolaan daerah adalah betul-betul memperbaiki birokrasi dan tata kelola untuk bisa melayani masyarakat dan dunia usaha,” ungkapnya pada acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Penganugerahan Dana Rakca Award di Gedung Dhanapala, Rabu (06/12).

Disampaikannya, bahwa formula pemberian Dana Desa akan terus diperbaiki agar dapat membangun desa-desa yang semakin maju. 

Sesuai dengan arahan Presiden, Dana Desa ini harus digunakan dalam bentuk cash for work agar masyarakat dapat merasakan dampak langsung manfaat dari dana tersebut.

“Saya minta kepada seluruh Kepala Daerah betul-betul memperhatikan desain dari cash for work ini. Bagaimana membangun daerah atau desanya berdasarkan potensinya dan bahkan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMD) namun harus bebas korupsi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa masih ada daerah-daerah yang belum melaksanakan anggaran mandatory atau wajib dilaksanakan sesuai Undang-Undang seperti 20 persen alokasi anggaran pendidikan ataupun 10 persen untuk alokasi anggaran kesehatan. 
Hal ini menurutnya akan berpengaruh pada kebutuhan masyarakat sehingga anggaran ini harus dikaji agar kualitas belanja dapat lebih diperhatikan.

Di akhir acara, Sri memberikan penganugerahan Dana Rakca Award kepada tujuh pemerintah kabupaten sebagai pengelola keuangan daerah terbaik. 

Tujuh pemerintah kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Siam, Kabupaten Bangli, Kabupaten Sleman, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabalong. 

Sebagai informasi, 3 peringkat terbaik Anugerah Dana Rakca tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten akan diberikan oleh Presiden RI di Istana Bogor bersamaan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar









Komentar