Presiden Serahkan DIPA 2018 Lebih Awal

Redaksi: Selasa, 05 Desember 2017 | 23.19.00

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, Askolani, pada acara Diskusi Publik APBN 2018 Untuk Siapa? di Graha CIMB Niaga Jakarta pada Senin (04/12). (Foto: kemenkeu)


JAKARTA| HARIAN9
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada Kementerian, Lembaga dan Daerah di Istana Negara Jakarta pada Rabu (06/12). 

Penyerahan DIPA 2018 yang dilakukan lebih awal diharapkan mampu mempercepat pencairan APBN 2018 dan selanjutnya dapat segera memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

“Diharapkan manfaatnya akan lebih cepat diterima oleh masyarakat sejak triwulan satu,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, Askolani, pada acara Diskusi Publik APBN 2018 Untuk Siapa? di Graha CIMB Niaga Jakarta pada Senin (04/12).

Selanjutnya, dijelaskannya bahwa pada APBN 2018, Belanja Negara telah ditetapkan sebesar Rp.2.220,7 triliun. Rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga sebesar Rp.847,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp.607 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp.706,2 triliun, serta dana desa sebesar Rp.60 triliun.

Sementara itu, target pendapatan negara dipatok sebesar Rp1.894,7 triliun sehingga besaran defisit diperkirakan sebesar Rp.325,9 triliun. 

Di sisi lain, belanja negara pada tahun 2018 akan diarahkan untuk program pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah juga fokus untuk memerangi pemborosan, ketidakefisienan, korupsi dan kebocoran anggaran negara. 

“Fokus pertama mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan pemerataan. Kalau dilihat dari anggarannya (dialokasikan) sebesar Rp.283,7 triliun,” papar Askolani.

Sedangkan fokus pembangunan nasional yang kedua adalah infrastruktur yang dialokasikan meningkat menjadi Rp.410,7 triliun pada 2018. 

Kemudian belanja sektor unggulan dialokasikan sebesar Rp.34,8 triliun, reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat sebesar Rp.365,8 triliun, serta pertahanan keamanan dan demokrasi sebesar Rp.220,8 triliun. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 






Komentar