SELAMAT HUT ACEH TAMIANG


Presiden: Tata Kelola APBN Agar Disederhanakan

Redaksi: Minggu, 10 Desember 2017 | 00.24.00

Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada penyerahan DIPA di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (6/12). (Foto: kemenkeu)


BOGOR| HARIAN9
Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018, kepada 86 kementerian dan lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp.847,4 triliun, serta DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2018 sebesar Rp.766,2 triliun. 

DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang berjumlah Rp.2.220,7 triliun.

Jumlah yang sangat besar tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. 

Oleh karena itu, Kepala Negara mengingatkan kepada para jajarannya dan kepala daerah di seluruh Tanah Air untuk memperbaiki kualitasnya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.

"Harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya," ujarnya saat memberikan sambutan usai penyerahan DIPA 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu (06/12).

Jokowi juga meminta para jajarannya untuk segera membenahi sistem tata kelola dan administrasi APBN agar lebih efektif dan efisien.

"Saya minta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur," ungkapnya.

Diharapkannya, agar pengelolaan dana APBN baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. 

Salah satunya, Jokowi meminta seluruh pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, hingga dana desa.

"Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan, bangun waduk-waduknya, irigasinya bertahun-tahun enggak ada. Jangan kita ulang sekali lagi seperti ini," tuturnya.

Lebih lanjut, ditekankannya, pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran yang fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, belanja publik dan belanja mandatory juga harus terus ditingkatkan. Mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, hingga infrastruktur.

Upaya mengubah pola lama juga tak luput dari arahan Kepala Negara. Utamanya dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang terstruktur dan tidak menumpuk pada waktu tertentu. Hal ini penting karena menyangkut peredaran uang, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi nasional.

"Perda APBD harus disahkan tepat waktu untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menghindari penumpukan nanti anggaran di akhir tahun," ucapnya.

Terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran termasuk belanja operasional di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. 

Jokowi juga menginginkan agar dana desa digunakan secara swakelola melalui program padat karya di setiap daerah.

"Saya ingin mengingatkan kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan. Juga jangan lupa mengandeng sktor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di infrastruktur," ujarnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar










Komentar