Tahun 2018 Momentum Pemulihan Ekonomi

Redaksi: Selasa, 05 Desember 2017 | 23.38.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada seminar bertema 'Keseimbangan Baru Ekonomi Digital' yang diselenggarakan Bisnis Indonesia di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (04/12). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati narasumber di seminar bertema 'Keseimbangan Baru Ekonomi Digital' yang diselenggarakan Bisnis Indonesia pada Senin (04/12) di Hotel Raffles, Jakarta.  

“Teknologi menciptakan disruption, teknologi menciptakan innovation, dan teknologi juga memperkenalkan suatu bisnis proses yang berubah sama sekali,” ucapnya.

Dijelaskannya, bahwa adanya artificial intelligent, robot, maupun revolusi industri 4.0 mengakibatkan cara kita berbicara mengenai industri dan industrialisasi, serta manufaktur juga sektor jasa mengalami perubahan (disruption). 

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 257 juta jiwa dengan mayoritas masih berusia muda, menciptakan pertanyaan apakah mereka mampu menyiapkan diri di dalam era di mana teknologi dan digital itu menjadi makanan sehari-hari.

Menurutnya, tahun 2018 diharapkan sebagai tahun untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi di tahun 2017. Momentum pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, demikian juga volume perdagangan dunia juga meningkat cukup tajam dari 2,2 persen menjadi 4 persen.

"APBN 2018 menganggarkan belanja negara sebesar Rp.2.220,7 triliun, di mana 20 persen (Rp.444,1 triliun) dari anggaran tersebut adalah untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Dana tersebut dialokasikan kepada Pusat (Rp.149,7 triliun), Transfer ke Daerah (Rp.279,5 triliun), dan Pembiayaan (Rp.15 triliun) dengan sasaran target untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Bidik Misi, Pembangunan/Rehab sekolah/Ruang kelas, serta Tunjangan Profesi Guru baik yang PNS, PNSD, maupun Non PNS," jelasnya

Oleh karena itu, pemerintah menentukan arah kebijakan dalam bidang pendidikan berupa: (1) meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan; (2) memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah; (3) Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 

(4) Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK; (5) Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable education; dan (6) Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.

“APBN akan terus diupayakan untuk menjadi instrumen yang sehat, kredibel, dan efektif dan tentu saja kita akan terus melakukan reform baik dari sisi penerimaan negara maupun dari sisi belanja agar dampaknya kepada masyarakat dan ekonomi akan semakin baik, dan dari sisi pembiayaan kita akan melakukan secara prudent,” tutupnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 







Komentar