SELAMAT HUT ACEH TAMIANG


Tapsel Berkomitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Redaksi: Rabu, 13 Desember 2017 | 06.16.00

Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu memberikan arahan pada penutupan sosialisasi KLA sekaligus kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Pemkab Tapsel tahun 2017 yang diselenggarakan Dinas PP & PA Kabupaten Tapsel di aula Sarasi II lantai 3 Kantor Bupati Tapsel Dano Situmba Desa Kilang Papan Sipirok, Selasa (12/12).  (Foto: Riswandy)


TAPSEL| HARIAN9
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatann (Tapsel) siap mewujudkan daerah setempat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), sehingga perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak semakin optimal.

Hal itu diungkapkan Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu saat menutup acara sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sekaligus kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel tahun 2017 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak (PP & PA) Kabupaten Tapsel di aula Sarasi II lantai 3 Kantor Bupati Tapsel Dano Situmba Desa Kilang Papan Sipirok, Selasa (12/12).

Sosialiasi KLA yang mengusung thema ‘Bersama, Berani Mewujudkan Sejuta Harapan Anak Menuju Kabupaten Layak Anak’ sebelumnya dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapsel Drs. Parulian Nasution MM, dihadiri Kepala Dinas PP & PA Tapsel Dra. Tiorisma Damatanthi, Sekretaris Dinas PP & PA Hubban Hasibuan, Kabag Umum Johanes, Kabid Pemenuhan Hak Anak pada Dinas PP & PA Surianto SE, dan Kabid PKDRT Muhammad Safii, serta mengahadirkan narasumber Drg. Syawalina Fitri Sinaga, yang juga Kasi Kesehatan dan Kesejahteraan pada Dinas PP & PA Provinsi Sumatera Utara

Lebih lanjut dikatakannya, KLA mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak. Untuk mewujudkannya perlu dukungan dan komitmen kita bersama, apalagi kita telah membentuk tim gugus tugas KLA.

Menurutnya, negara berkewajiban dalam melindungi hak anak karena anak merupakan potensi masa depan yang harus dijaga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi bangsa.

“Anak harus mendapatkan jaminan rasa aman dari keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Pada anak itu juga ada harkat dan martabat sebagai manusia, sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,“ katanya.

Disebutkannya, ada 31 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 kluster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.

“Bahwa point terpenting dari proses pengembangan KLA adalah koordinasi diantara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu diharapkan agar penguatan koordinasi para stakeholder dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin,“ ujarnya.

Disisi lain, diharapkannya, sosialisasi ini tidak berhenti sampai disitu saja. Tetapi selepas acara agar apa yang tidak dimengerti untuk direview kembali sesuai tugas masing-masing dan di tahun mendatang kegiatan seperti ini bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi dan dapat diimplementasikan ditengah masyarakat.

“Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengetahui tentang hak anak dan perlindungan anak yang sesuai dengan peraturan, seperti mencegah anak dari segala bentuk kekerasan, diskrimasi, dan perdagangan anak, dan mempekerjakan anak di bawah umur, sebab anak merupakan calon pemimpin masa depan dan yang terpenting lagi adalah kelangsungan dari sebuah negara tergantung dari kualitas anak masa kini,“ jelasnya.

Sementara iu, Kepala Dinas PP & PA Tapsel Dra. Tiorisma Damatanthi dalam laporannya menagatakan, sosialisasi KLA ini diikuti 75 peserta yang berasal dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapsel, para Camat, Ketua TP. PKK Kabupaten dan Kecamatan serta Ketua TP. PKK Desa yang menjadi Desa Binaan di Tapsel.

Menurutnya, hasil yang ingin dicapai dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah terbangunnya inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak (Convention on The Right of Child) dari kerangka hukum ke dalam defenisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 
                                                                                                           
                                                                                   



Komentar