Dinilai Ciderai Demokrasi, AMP2D Geruduk KPU Paluta.

Redaksi: Sabtu, 27 Januari 2018 | 22.17.00

Massa yang tergabung dalam AMP2D Paluta saat mendatangi KPU Paluta, Kamis (25/1). (Foto : Ist)


PALUTA|HARIAN9
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Demokrasi (AMP2D) Padang Lawas Utara (Paluta) geruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paluta, di Jalan Nagasati, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kamis (25/1/2018).

Massa menuntut, Ketua KPU agar mundur dari jabatannya, pasalnya Ketua KPU Paluta Rahmat Hidayat SP dinilai terpolitisir oleh oknum tertentu dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Paluta. Kemudian, mereka juga meminta agar KPU Paluta netral dalam hal penyelenggaraan Pilkada Paluta serta tidak boleh melarang masyarakat untuk memilih ‘kotak kosong.

“Dalam hal penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Paluta yang hanya diikuti satu Pasangan Calon (Paslon) atau calon tunggal sudah mencederai demokrasi di Paluta dan kami menduga KPU Paluta khususnya Ketua KPU Rahmat Hidayat SP sudah terpolitisir oleh oknum tertentu untuk mencapai tujuannya,“ kata koordinator aksi, Jainuddin Harahap dalam orasinya.

Menurutnya, pihaknya banyak menemui kejanggalan dalam hal perekrutan anggota Panitia Pemioih Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang lolos seleksi, diduga dengan cara memberikan uang.

Satu jam melakukan orasi, massa yang dikawal ketat personil kepolisian itupun akhirnya ditemui Ketua KPU Rahmat Hidayat SP dan tiga orang komisioner yakni, Nafsir Rambe, H Ramlan Harahap dan Ali Ansor Siregar.

Kepada massa, Ketua KPU Paluta Rahmat Hidayat SP membantah semua tudingan yang disampaikan massa dan apabila terdapat penyimpangan ditubuh KPU Paluta dan kami sebagai Komisioner melakukan pelanggaran kode etik, silahkan laporkan ke DKPP.

“Secara probadi maupun pimpinan lembaga dan Komisioner KPU, ia dan komisioner lainnya tetap netral dan tidak ada keberpihakan dapam melaksanakan tahapan Pilkada Paluta dan kami juga membantah telah tepolitisir oleh oknum tertentu dalam hal pelaksanaan tahapan,“ ujar Rahmat.

Senada juga dikatakan Komisioner KPU lainnya Nafsir Rambe, bahwa dalam hal penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Paluta, mereka tetap netral dan pihak KPU juga tidak pernah melarang masyarakat untuk memilih ‘kotak kosong’ dalam pelaksanaan Pilkada Paluta nantinya, karena itu adalah hak seseorang.

“Terkait calon tunggal dan kotak kosong tersebut,KPU Paluta akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun jadwal tahapan Pilkada Paluta belum dimulai. Terkait adanya dugaan penyimpangan yang dilakukanKPU silahkan laporkan ke DKPP dan masalah hukumnya silahkan laporkan ke penegak hukum,” ungkapnya. (Wan9)






Komentar