Dr. Muhammad Ridho Haykal Amal, MSi: Pemko Diminta Revitalisasi Infrastruktur RPH Medan

Redaksi: Jumat, 19 Januari 2018 | 14.30.00

Kondisi bangunan ruangan pemotongan RPH kota Medan, dengan atap yang sudah lapuk dan bocor serta kumuh, dapat menjadikan pengsaha enggan memotongkan hewannya di RPH Kota Medan dan berpindah ke luar kota Medan (dok) 

MEDAN| HARIAN9
Pengamat Usaha Kecil dan Menegah (UKM) Dr Muhammad Ridho Haykal Amal, MSi mengatakan, salah satu problem kurangnya minat pengusaha hewan ternak untuk memotongkan hewannya di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan, akibat infrastruktur yang sudah lama dan lapuk. Maka diminta kepada Pemerintah Kota Medan segera melakukan revitalisasi infrastruktur RPH, terutama bangunan kandang, ruang pemotongan sapi yang sudah terlihat kumuh. 

Dr Muhammad Ridho Haykal Amal, MSi:
"Bagaimana pengusaha hewan ternak ataupun investor tertarik untuk melakukan pengembangan usaha di RPH itu, jika kondisi infrastrukturnya seperti atap kandang dan ruang pemotongan lapuk dan bocor, sejak dibangun dua puluhan tahun lalu tidak pernah diperbaiki. Belum lagi perawatan mesin-mesin yang ada yang harganya mecapai puluhan juta," ungkap Dr Haykal, kepada HARIAN9 di Medan, Jumat (19/1/2018).

Menurutnya, jika Pemko Medan tetap membiarkan kondisi RPH  seperti itu,  siapapun yang diberi amanah untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini tidak akan berkembang. 

"Sebab baik pengusaha potong maupun investor akan enggan untuk bekerja sama. Kecuali yang sudah terikat kontrak, namun setelah itu dimungkinkan untuk bepindah untuk memotong diluar Kota Medan," ucapnya.

Disebutkannya, maka sudah pantaslah kiranya, walikota Medan mengalokasikan anggaran dan memerintahkan Dinas Tarukim Kota Medan dan dinas terkait untuk melakukan perbaikan infrastruktur di RPH. Sehingga BUMD milik kota Medan itu dapat memenuhi tuntutan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2014 tentang PD RPH Kota Medan dan  memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan masyarakat Kota Medan. 

"Selain itu, sampai saat ini tentunya menjadi kendala bagi Pemko Medan,  untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983, Pasal 2 ayat 3 menekankan, Pemotongan hewan potong harus dilaksanakan di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang," tegasnya.

Harapannya,  saatnya kini RPH Kota Medan bisa bangkit.  Keberadaan RPH Kota Medan kedepan diharapkan sudah mampu memenuhi konsumsi masyarakat kota Medan dalam memperoleh daging  yang  aman, sehat, utuh dan halal serta higienis. 

"Sebenarnya masyarakat kota Medan belum meyakini pendistribusian daging layak konsumsi yang beredar di pasar-pasar samapai sekarang ini. Karena bayak pemotongannya tidak berasal dari RPH Kota Medan.  Sesungguhya hanya di RPH Kota Medanlah yang diyakini masyarakat yang sudah sesuai dengan standrat kesehatan dan syariat Islam. Sebab untuk pemotongan dari  untuk daging Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba ditentukan dengan adanya sertifikat Halal dari LPPOM MUI Sumut," ungkapnya lagi.

Ditambahkannya, makanya kedepan, jika Pemerintah Kota Medan peka dengan kebutuhan masyarakat, yang menjadikan medan rumah kita,  harus tidak ada lagi keraguan masyarakat terhadap daging layak konsumsi. Karena semua pemotongan hewan dilakukan di RPH Medan . (01)   

Komentar