Paripurna Pengesahan KUA-PPAS APBD TA 2018 Kota Padangdidimpuan ‘Deadlock’

Redaksi: Kamis, 04 Januari 2018 | 23.00.00


PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Paripurna pengesahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk  Anggaran Pendatapan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan Pemko Padangsidimpuan di gedung dewan, Rabu (3/1) mengalami jalan buntu (deadlock), disebabkan Banggar meminta penambahan waktu untuk pembahasan.

Rapat Paripurna dipimpin  Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tambunan, SH didampingi Wakil Ketua Edi Jurianto, serta dihadiri Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap, SSTP, M.Si dikuasakan kepada Sekdakota Drs. Zulpeddi Simamora, MM, pimpinan SKPD dilingkup Pemko Padangsidimpuan.

Rapat dimulai sekira pukul 09.00 WIB dan sempat diskors beberapa jam dengan alasan yang tidak jelas. Rapat kemudian dilanjutkan sekira pukul 14.00 WIB dan berakhir sekira pukul 15.00 WIB, namun tidak ada hasil dan akhirnya rapat diskors hingga Jumat (5/1).

Informasi yang beredar di kalangan anggota dewan menyebutkan, rapat terpaksa diskor karena terjadi perdepatan sesama anggota DPRD serta adanya perbedaan persepsi  antara  Badan Anggaran (Banggar) dengan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD terkait jadwal pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2018 yang sifatnya sangat urgen.

Sementara anggota DPRD lainnya meminta unsur pimpinan harus menyetujui KUA-PPAS yang telah dirancang meskipun masih terdapat kekurangan. Melihat suasana Paripurna yang kian memanas, Ketua DPRD terpaksa langsung menskors sidang Paripurna pengesahan hasil rancangan KUA-PPAS selama 2 hari. 

Setelah di skorsing, unsur pimpinan DPRD menggelar rapat internal guna membicarakan adanya kekurangan lampiran dokumen KUA-PPAS tersebut.

"Saya sudah sampaikan kepada sesama anggota Banggar dan Banmus agar masalah jadwal pembahasan KUA-PPAS APBD 2018 tidak usah dipermasalahkan dan rapat agar dilanjutkan. karena soal jadwal, jauh-jauh hari sudah kita sepakati bersama," kata H. Mahmuddin Nasution angggota dewan dari Fraksi PKB.

Menanggapi hal itu, secara terpisah Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap  SSTP, MSi melalui Sekdakota Drs. H Zulpeddi Simamora, MM membantah kalau rapat mengalami deadlock. Dia mengaku kalau rapat itu hanya diskors beberapa hari ke depan untuk mengevaluasi dan melaksanakan rapat lanjutan.

“Tidak deadlock, namun diskors selama dua hari dan kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan Jum,at sudah disahkan. Namun sebelum masuk ke tahap pengesahan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD bersama Badan Anggaran DPRD harus sinkron baik itu tentang pokok-pokok pikiran maupun jadwal sesuai dengan draf yang sudah diajukan. Kita tidak mau pada saat pengesahan masih ada kendala,“ jelas Zulpeddi. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar






Komentar