Permentan No. 13 Tahun 2010 tentang RPH

Redaksi: Senin, 29 Januari 2018 | 06.28.00

Salinan



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
   No. 60, 2010                                          Kementerian Pertanian. Rumah Potong Hewan.
                                                                 Unit Penanganan Daging.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 13/Permentan/OT.140/1/2010
TENTANG
PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN
UNIT PENANGANAN DAGING (MEAT CUTTING PLANT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN,


Menimbang

a



b





c
bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan;

bahwa kegiatan pemotongan hewan ruminansia mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meat borne disease) yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) dengan Peraturan Menteri Pertanian;
Mengingat

1.


2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.




10.



11.


12.


13.


14.


15.




16.



17.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.210/3/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/Kp.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/Kp.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner;

 MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN UNIT PENANGANAN DAGING (MEAT CUTTING PLANT).


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
  1. Ruminansia besar adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
  2. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
  3. Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
  4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
  5. Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass).
  6. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (chilled) atau karkas beku (frozen).
  7. Karkas atau daging segar dingin (chilled) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0ºC dan 4ºC.
  8. Karkas atau daging segar beku (frozen) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus18ºC.
  9. Jeroan (edible offal) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
  10. Pemeriksaan ante-mortem (ante-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
  11. Pemeriksaan post-mortem (post-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
  12. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.
  13. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
  14. Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
  15. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
  16. Dokter hewan penanggungjawab teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
  17. Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.
  18. Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
  19. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
  20. Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante-mortem.
  21. Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
  22. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
  23. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.


Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dan dasar hukum bagi setiap orang dan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan RPH dan UPD.

Pasal 3
Ruang lingkup peraturan ini meliputi Persyaratan RPH; Persyaratan UPD; Persyaratan Higiene-sanitasi; Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Izin RPH, Izin dan Jenis Usaha Usaha Pemotongan Hewan; Sumber Daya Manusia; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

BAB II
PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Teknis RPH

Pasal 4
RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
a

b


c

pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia;
pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Pasal 5
(1)

(2)

(3)
Untuk mendirikan rumah potong wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundangan.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
b.
c.
d.
lokasi;
sarana pendukung;
konstruksi dasar dan disain bangunan;
peralatan.





(1)


(2)

Bagian Kedua
Persyaratan Lokasi

Pasal 6
Lokasi RPH harus sesuai dengan dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
letaknya lebih rendah dari pemukiman;
mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
tidak berada dekat industri logam dan kimia;
mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH;
terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH Babi atau dibatasi dengan pagar tembok  dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar  rumah potong.


Bagian Ketiga
Persyaratan Sarana Pendukung

Pasal 7
RPH harus dilengkapi dengan sarana/prasarana pendukung paling kurang meliputi:












a.

b.

c.
d.
akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging;
sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling kurang 1.000 liter/ekor/hari;
sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Bagian Keempat
Persyaratan Tata Letak, Disain, dan Konstruksi

Pasal 8
(1)

(2)
Kompleks RPH harus dipagar, dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas, dan daging
Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling kurang meliputi:

a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

l.
m.
bangunan utama;
area penurunan hewan (unloading) sapi dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan;
kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
kandang isolasi;
ruang pelayuan berpendingin (chilling room);
area pemuatan (loading) karkas/daging;
kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan;
kantin dan mushola;
ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (locker)/ruang ganti pakaian;
kamar mandi dan WC;
fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
sarana penanganan limbah;
rumah jaga.

(3)
Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (chilled) atau beku (frozen) harus dilengkapi dengan:

a.
b.
e.
f.
g.
ruang pelepasan daging (deboning room) dan pemotongan daging (cutting room);
ruang pengemasan daging (wrapping and packing);
fasilitas chiller;
fasilitas freezer dan blast freezer;
gudang dingin (cold storage).

(4)
RPH berorientasi ekspor dilengkapi dengan laboratorium sederhana.


Pasal 9

(1)
Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.

(2)
Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah;
area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut);
ruang untuk jeroan hijau;
ruang untuk jeroan merah;
ruang untuk kepala dan kaki;
ruang untuk kulit; dan
pengeluaran (loading) jeroan.

(3)
Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area untuk:


a.
b.
c.

pemeriksaan post-mortem;
penimbangan karkas;
pengeluaran (loading) karkas/daging.

Pasal 10
Disain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.

Pasal 11
Bangunan utama RPH harus memenuhi persyaratan:
a.


b.
c.
d.


e.


f.

g.

h.


i.
j.

k.

l.
m.


n.

o.

p.
q



r.


tata ruang didisain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara "daerah bersih" dan "daerah kotor";
memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan post-mortem;
lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post-mortem, dan 220 luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;
dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm;
sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung;
langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
.kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.
Pasal 12
(1)
Area penurunan (unloading) ruminansia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.


b.

c.

d.
dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan ternak (unloading) dari atas kendaraan angkut ternak yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;
ketinggian tempat penurunan/penaikan sapi harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan;
lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan;
harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan.

(2)
Kandang penampung dan istirahat hewan harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:


a.

b.
c.
d.

e.

f.
g.

h.


i.



bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling kurang berjarak 10 meter dari bangunan utama;
memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari;
ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus baik;
tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;
terdapat jalur penggiringan hewan (gang way) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat kembali ke kandang;
jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.


Pasal 13
(1)
Untuk melindungi populasi ternak ruminansia betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH.

(2)
Ternak ruminansia betina yang berdasarkan pemeriksaan ante-mortem sebagai ternak betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:


a.


b.


c.

d.
kandang penampung ternak ruminansia betina produktif dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas;
fungsi kandang penampungan untuk menampung ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh dipotong;
syarat kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang penampungan ternak;
dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.

Pasal 14
Kandang isolasi harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a.

b
c.

d.

e.
f.

terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain;
.memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
dilengkapi dengan tempat air minum yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.
Pasal 15

Ruang pendingin/pelayuan (chilling room) harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a.
b.



c.
ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih;
besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas paling kurang 10 cm, jarak antara karkas dengan dinding paling kurang 30 cm, jarak antara karkas dengan lantai paling kurang 50 cm, dan jarak antar baris paling kurang 1 meter;
konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimal 3 meter;
dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan;
sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm;
sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan;
intensitas cahaya dalam ruang 220 luks.


d.

e.

f.

g.

h.
i.

bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus mengikuti persyaratan seperti bangunan utama;
ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan;
ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang -4° C sampai +4° C, kelembaban relatif 85-90% dengan kecepatan udara 1 sampai 4 meter per detik;
suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging maksimum +8° C;
suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam jeroan maksimum +4° C.


Pasal 16

Area pemuatan (loading) karkas dan/atau daging ke dalam kendaraan angkut karkas dan/atau daging harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

c.
d.
dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging;
ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging;
dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga;
memiliki fasilitas pencucian tangan.


Pasal 17
Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a.
b.

c.
memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
luas kantor administrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, didisain untuk keselamatan dan kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan;
kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor administrasi.

Pasal 18
Kantin dan mushola harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a.
b.
c.
memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan;
kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan








Komentar