Realisasi APBN 2017 Dekati Asumsi APBN-P

Redaksi: Jumat, 05 Januari 2018 | 03.06.00



JAKARTA| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa secara keseluruhan kinerja APBN realisasinya sangat dekat dengan asumsi di Undang-Undang APBN Perubahan (UU APBN-P) 2017. Ia melaporkan pendapatan negara Rp.1.655,8 triliun atau 95,4 persen dari UU APBN-P 2017 dengan pertumbuhan 6,4 persen dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.

“Pertumbuhan ekonomi dari 5,2 persen menjadi 5,05 persen masih akan kita lihat realisasi di kuarter 4, inflasi jauh lebih rendah 3,6, tingkat bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) lebih rendah 5,0 dibanding asumsi 5,2, nilai tukar agak lebih rendah dibandingkan asumsi Rp.13.384. Harga minyak lebih tinggi jadi 50 USD/barel,” ujarnya pada acara konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, di Mezzanine, gedung Juanda I pada Selasa (02/01).

Dipaparkannya, bahwa perubahan yang sangat fundamental terjadi tahun ini dibanding tahun lalu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tumbuh 16 persen, tahun lalu pertumbuhan negatif 2,7 persen. Cukai tahun ini tumbuh 6,8 persen dibanding tahun lalu juga negatif. Bea masuk tahun ini 7,7 persen, tahun lalu 4 persen. Bea keluar 34,9 persen, tahun lalu negatif 19,5 persen.

“Jadi, kalau lihat ini betapa ekonomi tahun 2017 begitu terjadi perubahan yang shifting atau yang disebut momentum growthnya mulai terlihat. 2016 ini zona negatif hampir semua penerimaan negara bahkan sudah dikontribusikan dengan Tax Amnesty. Tahun 2017 momentum pembalikan,” jelasnya.

Ditambahkannya, tren yang cukup baik tidak hanya dari sisi penerimaan namun juga dari sisi belanja. Total belanja negara mencapai 93,8 persen atau Rp.2.001,6 triliun, tumbuh 7,4 persen dari LKPP 2016. 

Belanja pegawai 93,9 persen, belanja barang 96,9 persen dan yang paling positif adalah belanja modal yang meningkat dari 82 persen menjadi 92 persen. Ini penyerapan tertinggi semenjak 3 tahun terakhir. 

Belanja Bansos dari tahun lalu mencapai 100 persen artinya pemerintah secara disiplin membelanjakan untuk perlindungan sosial terutama menghadapi berbagai goncangan.

“Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan 10,12 persen dan 5,5 persen. Kalau kita lihat angka kemiskinan di daerah, terutama di Jawa, mengalami penurunan bahkan di bawah 10 persen, yaitu 9,39 persen dibandingkan bulan Maret lalu. Ini adalah tren yang sangat positif dan kita berharap dengan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan akan makin bisa menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya di pulau Jawa tapi di pulau-pulau lain,” ungkapnya.

Selanjutnya, dikatakannya, defisit tahun 2017 hanya 2,57 persen, 87 persen dari UU APBN-P yaitu 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Demikian juga dengan keseimbangan primer yang lebih rendah yaitu Rp.129,3 triliun atau hanya 72,6 persen dari UU APBN-P.

“Ini menggambarkan bahwa upaya kita untuk makin menyehatkan APBN mengurangi defisit tanpa menganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dari sisi penerimaan, menopang belanja yang produktif mulai menunjukkan hasil yang cukup baik di 2017 jauh berbeda dengan suasana tahun 2015 dan 2016,” ujarnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar




Komentar