Dana Penanggulangan Bencana Harus Memadai

Redaksi: Sabtu, 10 Februari 2018 | 00.36.00



JAKARTA| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia kurun waktu tahun 2015-2019 pemerintah telah menempatkan penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas. 

Dijelaskannya, pendanaan untuk penanggulangan bencana, dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan  Bencana. 

"Ini tentang penanggulangan bencana harus dialokasikan yang cukup memadai dan mengalokasikan anggaran bencana dalam bentuk dana siap pakai. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi juga diatur dalam undang-undang tersebut," jelasnya dalam acara Rapat Kerja (Raker) Gubernur Seluruh Indonesia dengan tema Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme dan Bencana di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (07/02).

Jika dilihat dari indeks risiko bencana, Indonesia masuk dalam indeks yang tinggi yaitu rata-rata indeks risiko bencana nasional adalah 156,3 persen. Sementara untuk indeks risiko bencana yang diukur dari 136 kabupaten dan kota rasionya lebih tinggi lagi yaitu 169,5 persen.

"Ini semuanya kategori tinggi. Hal ini diakibatkan karena Indonesia memang secara geografis memiliki eksposure terhadap bencana. Jadi Indonesia, siapapun Gubernurnya siapapun Presidennya dia akan menghadapi resiko ini. Jangan sampai kemudian kita sering membuat kesimpulan oh karena gubernurnya ini yang membawa bencana itu, tidak juga. Karena ini adalah sesuatu yang memang sudah sifatnya adalah alami," pungkasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 











Komentar