Jokowi: Diplomasi Perdamaian RI Diapresiasi Para Pemimpin Dunia

Redaksi: Selasa, 13 Februari 2018 | 18.22.00

Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Raker Keppri), di Jakarta, Senin (12/5). Tema yang diambil dalam Raker Keppri tahun ini adalah “Diplomasi Zaman Now”.  (Foto: kemlu)


JAKARTA| HARIAN9
Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Raker Keppri), di Jakarta, Senin (12/5). Tema yang diambil dalam Raker Keppri tahun ini adalah “Diplomasi Zaman Now”. 

Menurutnya, diplomasi perdamaian yang dilakukan Indonesia mendapatkan apresiasi dari para pemimpin dunia, antara lain dari Presiden Palestina, Presiden Iran, dan Presiden Afghanistan. 

Indonesia juga terus membantu upaya perdamaian dan pembangunan bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan seperti Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Bangladesh, demi menunaikan amanah konstitusi yang diemban.

“Saya minta Menlu dan seluruh kepala perwakilan melanjutkan kontribusi Indonesia untuk perdamaian dan kemanusiaan,” katanya.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang moderat dan majemuk, sekaligus negara terbesar ketiga di dunia, diungkapkannya bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan global.

Di hadapan para kepala perwakilan RI, Presiden Jokowi memberikan arahan mengenai pentingnya para diplomat menghadapi tantangan-tantangan diplomasi masa kini.

Tantangan-tantangan tersebut meliputi konflik dan perang, krisis kemanusiaan, terorisme, kejahatan lintas batas termasuk perdagangan orang, dan narkoba. Tantangan ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, namun juga seluruh dunia. 

Selain itu, Presiden juga menggarisbawahi mengenai persaingan ekonomi yang semakin tajam. Hal ini menyebabkan semua negara ingin menjadi pemenang.

“Masyarakat Indonesia mengharapkan para diplomatnya dapat menjadi diplomat yang mampu memperjuangkan kepentingan Indonesia, oleh karena itu pendekatan baru diplomasi kita harus terus disesuaikan sesuai tantangan zaman yang ada. Diplomasi yang cepat, responsif, dan tanggap,” ujarnya.

Diingatkannya, bahwa Indonesia sebagai anggota G20 sudah saatnya tidak lagi menerima bantuan, namun memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan Indonesia, seperti negara-negara di Pasifik. 

Selain diplomasi perdamaian, diplomasi ekonomi juga menjadi sorotan bagi Presiden Jokowi. Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. 

Terkait hal tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia harus lebih serius menggarap pasar-pasar non-tradisional seperti negara-negara Asia Selatan dan Afrika. 

“Pakistan misalnya, jumlah penduduknya banyak, potensinya besar sekali, jangan dipandang sebelah mata potensi ini,” tegasnya.

Terobosan Pelindungan WNI

Hal terakhir yang disoroti oleh Presiden Jokowi adalah pelindungan WNI di luar negeri. Presiden meminta perwakilan RI mempersingkat birokrasi terkait untuk memberikan pelayanan kepada WNI yang berada di luar negeri.

“Saya mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan dalam menciptakan standardisasi dalam sistem pelindungan WNI kita di luar negeri, seperti penguatan instrumen hukum, kapasitas SDM, penyadaran publik, dan aplikasi sistem,” ujarnya.

Setelah memberikan arahan kepada para kepala perwakilan RI, Presiden Jokowi meninjau Ruang Pelayanan Terpadu Kementerian Luar Negeri. 

Ruangan ini menyediakan pelayanan kekonsuleran, fasilitas diplomatik, serta informasi. Presiden juga mendapatkan presentasi singkat tentang aplikasi SafeTravel, yang rencananya akan diluncurkan akhir bulan ini.

Sebelum mengakhiri kunjungannya di Kemlu, Presiden menyempatkan diri untuk beraudiensi singkat dengan para diplomat muda di Kantin Diplomasi.

Raker Keppri dihadiri oleh 134 kepala perwakilan RI yang terdiri dari duta besar, konsul jenderal, dan konsul. Selama raker yang akan berlangsung hingga Kamis (15/2), para kepala perwakilan akan membahas berbagai hal prioritas yang meliputi diplomasi ekonomi, pelindungan WNI, isu perbatasan, diplomasi kelapa sawit, dan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. (Kemlu/03)
Editor: Mardan H Siregar 



Komentar