Laporan PEFA 2016/17 Nilai Positif Reformasi PKP di Indonesia

Redaksi: Rabu, 16 Mei 2018 | 23.36.00

Wamenkeu, Mardiasmo memberikan sambutan dalam acara “Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Launching Report” di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan (15/05). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo bangga atas prestasi Pemerintah dalam reformasi Pengelolaan Keuangan Publik (PKP) pada laporan Evaluasi Akuntabilitas Belanja dan Keuangan Pemerintah (Public Expenditure and Financial Accountability/PEFA) tahun 2016/2017. 

Laporan tersebut disusun oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia dengan mitra pembangunan dan donor internasional. 

Hal ini disampaikan Wamenkeu pada acara “Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Launching Report” di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, pada Selasa (15/05).  

“Dalam 10 tahun terakhir (berdasarkan laporan PEFA), kita telah mengalami pencapaian yang luar biasa (dalam hal reformasi PKP). Hasil pengujian menunjukkan 17 dari 31 indikator dari reformasi PKP mendapat nilai A atau B yang mana lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional,” tambahnya.

Senada dengan Wamenkeu, Country Director Bank Dunia Rodrigo A. Chaves menilai Pemerintah Indonesia cukup sukses melakukan reformasi PKP yang berhasil mendorong pertumbuhan dan menciptakan kestabilan ekonomi di tengah ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini.

“Hasil pengujian (di laporan PEFA) sangat jelas. Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang substantif. (Berdasarkan indikator yang ada, misalnya penerimaan dan defisit anggaran yang terkendali) Indonesia cukup kuat dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi dunia yang mudah berubah sejak tahun 2008,” ujar Country Director Bank Dunia. 

Mengutip dari hasil Laporan PEFA, 17 indikator yang mendapat penilaian A atau B adalah: klasifikasi anggaran (A), dokumen anggaran (B), Operasi Pemerintah Pusat di luar Laporan Keuangan (A), transfer dana ke pemerintah daerah (B), akses publik terhadap informasi fiskal (A), pengelolaan aset publik (B), pengelolaan utang (B+), peramalan ekonomi makro dan fiskal (B+), strategi fiskal (B+), proses penyusunan anggaran (A), pengawasan anggaran oleh DPR (A), akuntansi untuk penerimaan (A), prediktabilitas alokasi sumber daya tahun berjalan (A), tunggakan belanja (B+), pengendalian intern atas pengeluaran non-gaji (A), integritas data keuangan (A) dan laporan anggaran tahun berjalan (B+). (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 





Komentar