Kemendag-Polri Tandatangani MoU Guna Meningkatkan Penegakan Hukum, Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

Harian 9 author photo


JAKARTA| HARIAN9
Kementerian Perdagangan dan Kepolisian Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perdagangan. 

MoU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Syahrul Mamma dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim) Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto disaksikan Sekretaris Jenderal Karyanto Suprih hari ini, Rabu (20/12) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada 4 Januari 2013 dan akan berakhir pada 4 Januari 2018. 

Kementerian Perdagangan dan Polri berkomitmen tetap melanjutkan kerja sama melalui sinergitas pelaksanaan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.

“Peningkatan penegakan hukum merupakan satu langkah Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Hal ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus sarana menciptakan perlindungan konsumen,” ungkap Karyanto membacakan sambutan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Pelaksanaan MoU ini, lanjutnya, mencerminkan bahwa Kemendag dan Polri sebagai lembaga pemerintah sepakat dan bahu membahu memikul dan menyelesaikan tanggung jawab penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Ruang lingkup MoU meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data dan/atau informasi, penegakan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia," jelas Karyanto.

Salah satu kendala yang dihadapi Kemendag dalam melaksanakan pengawasan adalah terbatasnya SDM PPNS yang terdapat di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 

Hingga saat ini jumlah PPNS di Kementerian Perdagangan sebanyak 73 orang untuk PPNS-PK dan PPNS-DAG, serta 27 orang untuk PPNS Bappebti. Adapun jumlah PPNS aktif di daerah, hanya sebanyak 143 orang. 

Keadaan ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan yang meliputi seluruh Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi dengan Polri.

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemendag dan Polri, disusun pula Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perlindungan Konsumen, Kegiatan Perdagangan dan Metrologi Legal. 

Perjanjian kerja sama ini juga ditandatangani Dirjen PKTN Syahrul Mamma dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

"Ini adalah awal yang baik, dimana yang diperlukan saat ini adalah langkah pengawasan yang konkret, yang hasilnya nanti dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen, ” pungkas Syahrul.

Hasil Pengawasan Barang

Pada tahun 2017, Kemendag melalui Direktorat Jenderal PKTN telah melaksanakan pengawasan terhadap 582 barang. Pengawasan meliputi 150 barang berdasarkan parameter SNI, 255 barang berdasarkan parameter label Bahasa Indonesia dan 177 barang berdasarkan parameter Manual Kartu Garansi (MKG).

Khusus untuk parameter SNI, pengawasan juga dilakukan di gudang importir. Dari 150 barang, ditemukan 89 barang sesuai persyaratan SNI; 47 barang tidak memenuhi ketentuan SNI; dan 14 barang masih dilakukan pengujian. 

Sementara itu dari 255 barang hasil pengawasan label Bahasa Indonesia, terdapat 189 barang yang telah memenuhi ketentuan dan 66 barang belum memenuhi. Adapun dari 177 barang hasil pengawasan MKG, terdapat 119 barang yang memenuhi ketentuan dan 58 barang masih belum memenuhi ketentuan.

Di samping pengawasan, juga dilakukan kegiatan uji petik. Pada tahun 2017 Ditjen PKTN melakukan pengujian terhadap 85 merek barang dari 66 importir yang terdiri dari 16 jenis barang. 

Berdasarkan hasil pengujian, yang sesuai dengan SNI sebanyak 69 merek dari 54 importir; yang sesuai dengan SNI namun tidak mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) 1 merek dari 1 importir; yang tidak sesuai SNI dari parameter mutu sebanyak 5 merek dari 5 importir; yang tidak sesuai SNI dari parameter penandaan sebanyak 7 merek dari 6 importir; serta yang tidak sesuai SNI dan tidak mencantumkan NPB sebanyak 3 merek dari 2 importir.

Hasil Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha

Kemendag juga telah melakukan pengawasan terhadap 303 pelaku usaha. Dari pengawasan tersebut, terdapat 162 pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dan 141 pelaku usaha atau sebesar 46,5% yang belum memenuhi ketentuan. 

Pengawasan ditujukan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan dalam negeri dan luar negeri yang antara lain dilakukan pada pelaku usaha hortikultura, barang berbahaya (b2), gula kristal rafinasi, daging, serta distribusi barang pokok dan penting.

Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal dilaksanakan terhadap Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran. 

Pada tahun 2017, Direktorat Metrologi telah melakukan pengawasan UTTP sebanyak 262 nozzle pada 238 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) di 71 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

Jumlah nozzle yang menyimpang dari Batas Kesalahan yang Diinginkan (BKD) (±0,5%) sebanyak 14 nozzle. Untuk pemeriksaan tanda tera dilakukan terhadap 238 pompa ukur, dimana 235 pompa ukur atau sebesar 98,7% bertanda tera sah yang berlaku, dan 3 pompa ukur (1,3%) tidak bertanda tera sah yang berlaku. 

Untuk pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dilakukan terhadap 145 barang. 

Dari jumlah tersebut terdapat 20 yang memenuhi pelabelan dan kebenaran kuantitas; 15 memenuhi pelabelan tetapi tidak memenuhi kebenaran kuantitas; 63 yang tidak memenuhi pelabelan tetapi memenuhi kebenaran kuantitas; dan 47 yang tidak memenuhi pelabelan dan kebenaran kuantitas.

Hasil Pengawasan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Resi Gudang

Sementara kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dilaksanakan terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka yang terdiri dari 2 Bursa Berjangka, 2 Lembaga Kliring Berjangka, 60 Pialang Berjangka yang aktif, 212 Kantor Cabang Pialang Berjangka yang aktif, dan 117 Pedagang Berjangka.

Selama tahun 2017, Bappebti telah melakukan audit rutin terhadap 9 kantor pusat Pialang Berjangka dan 13 kantor cabang Pialang Berjangka. 

Selain itu, selama tahun 2017 juga dilakukan Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap perusahaan ilegal dengan pemblokiran 97 situs perusahaan ilegal dan 10 kali penghentian kegiatan seminar perusahaan ilegal.

Sedangkan kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Sistem Resi Gudang dilaksanakan terhadap 1 pusat registrasi, 21 pengelola gudang, dan 36 lembaga penilaian kesesuaian, serta 28 gudang untuk Sistem Resi Gudang.

Salah satu kerja sama yang selama ini dilakukan Kemendag bersama Polri adalah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap PPNS Kementerian Perdagangan oleh Korwas PPNS. Dari tahun 2011 hingga 2017, pegawai yang dididik berjumlah 47 orang PPNS Metrologi; 327 orang PPNS Perlindungan Konsumen dan PPNS Tertib Niaga; 27 orang PPNS Perdagangan; dan 24 orang PPNS Bappebti. 

Selain memberikan diklat kepada PPNS, Polri juga membantu dalam penanganan perkara yang dilakukan PPNS Kemendag, baik PPNS Perdagangan maupun PPNS Bappebti.

Selama tahun 2017, Bareskrim Polri berhasil mengungkap beberapa kasus di bidang perdagangan, antara lain kasus perdagangan gula rafinasi yang melanggar ketentuan SNI dan dipersangkakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan/atau UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; kasus penyalahgunaan izin garam impor yang dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; kasus penimbunan cabai rawit yang dilakukan oleh pengepul cabai rawit yang diduga melakukan penimbunan di gudang perusahaan/kartel (saat ini penyidik masih melakukan proses penyidikan lebih lanjut); kasus penimbunan bawang yang dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau UndangUndang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan; serta kasus penyelundupan  minuman beralkohol ilegal yang dipersangkakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/ atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Koordinasi antara Polri dengan Kementerian Perdagangan telah berjalan dengan baik. Selain pendidikan dan pelatihan PPNS, serta bantuan penegakan hukum, dilakukan pula kerja sama dalam tukar menukar data informasi terkait harga pangan maupun menjadi saksi ahli dalam penyidikan di bidang perdagangan. (rel/03)
Editor: Mardan H Siregar

Komentar Anda

Berita Terkini