KPU Paluta Gelar FGD Tentang Penyelenggaraan Pemilu 2019

Harian 9 author photo
Koordinator SDM dan Parmas KPU Paluta Herisal Lubis SH saat menyampaikan materi pada sosialisasi berbasis FGD di aula Hotel Mitra Indah Gunungtua Kabupaten Paluta, Senin (11/12). (Foto: Riswandy)

PALUTA| HARIAN9
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar sosialisasi berbasis Forum Group Discussion (FGD) tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan tahapan regulasi Pemilu tahun 2019 di aula Hotel Mitra Indah Gunungtua Kabupaten Paluta, Senin (11/12).

FGD tersebut dibuka oleh Ketua KPU Paluta melalui Koordinator Devisi Keuangan, Umum dan Logistik pada KPU Paluta H Ramlan Harahap ST, serta menghadirkan tiga narasumber yakni Koordinator Devisi SDM dan Parmas pada KPU Paluta Herisal Lubis SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paluta Susana Hanum Daulay SSos dan Dosen Institut Agama Islam Neeri (IAIN) Padangsidimpuan Jhohan Alamsyah SH MH.

Sementara peserta FGD melibatkan beberapa pimpinan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Paluta, Kejaksaan Negeri Paluta, Polsek Padang bolak dan Pimpinan/Pengurus Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2019 dan dimoderatori oleh Koordinator Devisi Teknis Pada KPU Paluta Muhammad Ali Ansor Sag.

Narasumber Jhohan Alamsyah dalam materi paparannya terkait regulasi Pemilu tahun 2019 mengingatkan seluruh Parpol agar memperhatikan, menyimak dan memahami Undang Undang Nomor 7 tahun 2017, gunanya agar nantinya tidak terjebak dalam pelaksanaan Pemilu 2019, karena pelaksanaan Pemilu tahun 2014 dengan Pemilu 2019 mendatang aturannya sangat jauh berbeda.

Lebih lanjut ia mengatakan, Parpol yang siap menghadapi Pemilu 2019 adalah Parpol yang memahami UU Nomor 7 tahun 2017. Karena pelaksanaan Pemilu 2019 aturannya berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 bukan seperti pelaksanaan pemilu tahun 2014 yang masih berdasarkan  UU Pilpres, UU penyelenggaraan Pemilu dan UU Pemilu DPR,DPD dan DRRD.

“Saya himbau kepada seluruh Parpol agar lebih memahami  UU Nomor 7 tahun 2017, karena pelaksanaan Pemilu tahun 2019 aturannya jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun 2014,“ ujar Jhohan.

Sementara, Kepala Disdukcapil Kabupaten Paluta Susana Hanum Daulay SSos juga menyampaikan paparannya, terkait kesiapan pemerintah dalam menyediakan data kependudukan sebagai  basis data untuk pemilihan umum tahun 2019.

Dia mengatakan, penduduk pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Paluta tahun 2017 menurun sebanyak 1424 jiwa karena banyaknya temuan data ganda saat melakukan pembersihan data pada verfikasi pembuatan E-KTP.

Sementara narasumber lainnya, Herisal Lubis SH dalam materinya terkait pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan penjelasan tentang tata cara atau prosedur serta aturan pencalonan anggota DPRD, serta menjelaskan  perbedaan UU yang mengatur pelaksanaan Pemilu 2014 dengan UU yang mengatur  Pelaksanaan Pemilu 2019.

Katanya, pada Pemilu 2019 dimana akan dilaksanakannya Pemilihan Presiden RI secara bersamaan dengan Pemilihan DPR, DPD Dan DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Sedangkan aturan pelaksanaannya berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 











Komentar Anda

Berita Terkini