Ahmad Muflih Pembina Upacara pada Apel Gabungan

Harian 9 author photo
Apel gabungan di ikuti OPD kabupaten Labuhanbatu. (Foto: Thamrin Nasution)


LABUHANBATU| HARIAN9
Upacara apel gabungan dilaksanakan dihalaman kantor Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai pembina upacara Plt. Setdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih SH.MM dan diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) termasuk Assisten ADM Pemerintahan, Senin (21/01/18).

Pembina Upacara ,Ahmad Muflih SH.MM dalam amanatnya menggatakan, Upacara Apel Gabungan ini marilah kita jadikan sebagai momentum untuk merenungkan, mengevaluasi serta mengintropeksi kinerja atau tugas-tugas kita sebelumnya, khususnya yang menyangkut program dan kegiatan Tahun 2017 yang belum sempat kita laksanakan, sekaligus memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan kita guna keberhasilan tugas kita yang akan datang.

Diingatkannya, kepada semua OPD untuk mempersiapkan dengan baik dan benar Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) Tahun 2018 yang akan direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, laporan akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintahan ( LAKIP)  Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan Perangkat Daerah.

"Saya meminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  agar segera menyusun langkah-langkah percepatan dan persiapan laporan keuangan dan segera menyampaikan kepada Pejabat pengelola keuangan daerah guna menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah," pintanya.

Seiring dengan adanya reformasi birokrasi untuk kedepannya, Setiap pekerjaan yang dilakukan PNS akan dinilai dengan sistem Tunjangan Kinerja (Tukin) di mana setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap PNS akan dihitung dan mendapatkan poin yang kemudian akan dikalikan dengan sejumlah rupiah tertentu yang disesuaikan dengan keuangan daerah untuk mendapatkan nilai dari Tukinnya.

Disinggungnya, pihak BPK Perwakilan Provinsi Sumaterai Utara, telah berada di Labuhanbatu, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Untuk ini dimintakan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa memfasilitasi serta menyiapkan dan menyajikan data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. (Trn9)
Editor: Mardan H Siregar



Komentar Anda

Berita Terkini