Fadlon Ketua DPRK: Bawa ke Jalur Hukum Bila Ada KKN Pejabat Aceh Tamiang Terkait Penyewaan Kios

Harian 9 author photo
Ketua DPRK Aceh Tamiang  Fadlon. SH.I Bersama Anggota Dewan jajaran DPRK Aceh Tamiang langsung turun ke lapangan dalam melakukan peninjauan khusus di pasar kios ujung jembatan Kualasimpang terkait laporan dari sejumlah pedagang tentang kepemilikan kios yang berstatus menyewa, Kamis Pagi (11/1/2018). (Foto: Andi Saputra)


ACEH TAMIANG| HARIAN9 
Ketua DPRK Aceh Tamiang  Fadlon. SH.I Bersama Anggota Dewan jajaran DPRK Aceh Tamiang langsung turun ke lapangan dalam melakukan peninjauan khusus di pasar kios ujung jembatan Kualasimpang terkait laporan dari sejumlah pedagang tentang kepemilikan kios yang berstatus menyewa, Kamis Pagi (11/1/2018).

Pelaksanaan Pansus tersebut, yang dipimpin langsung  oleh ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, SH.I adalah sebagai salah satu langkah yang di tempuh guna mendengarkan langsung aspirasi terhadap  keluhan dari beberapa pedagang yang berstatus sebagai  penyewa kios yang merasa ada ketidak sesuaian dengan masalah sewa, yang dikarenakan ada beberapa kios yang pengalihan kepemilikannya dari pemilik awal yang tidak jelas asal usulnya, ini akan kita pelajari dan disesuaikan semua berkas kepemilikannya agar bisa kita tuntaskan, apakah dalam proses pengalihanya sudah sesuai dari pihak BPKD/DPPKA ke pedagang. "Hal ini langsung diutarakan oleh Fadlon Selaku Ketua DPRK Aceh Tamiang"

"Terkait Adanya laporan yang di terima dari pedagang, Terindikasi adanya  sejumlah pejabat pemerintahan yang ikut bermain Dan apa bila laporan itu benar yang saya dapat, Maka saya akan pastikan untuk merekomendasikan ke pihak yang berwenang untuk mengusut ke jalur hukum, karna diduga pelakunya lebih dari 1orang menurut laporan yang saya terima," tuturnya.

Lebih Lanjut, ditegaskannya, saya tidak mau ada unsur KKN di sini, karna aset Pemda ini di peruntukan untuk masyarakat pedagang pajak pagi yang di relokasi ke tempat ini, jangan sampai ada sejumlah pejabat atau pun Oknum PNS yang memanfaatkan untuk kepentinganya pribadi, karena masih banyak pedagang yang membutuhkan tempat untuk berdagang, makanya saya akan undang pihak pihak yang terkait untuk penyelesaian masalah ini. 

"Kalau bisa kita damaikan maka akan kita lakukan akan tetapi jika tidak bisa di damaikan secara kekeluargaan maka kita lakukan proses jalur hukum," tegasnya.

Di samping itu, Pejabat BPKD/DPPKA Aceh Tamiang, Rahmad menjelaskan, bahwa pihak BPKD/DPPKA telah menerima laporan dari sejumlah pedagang dalam peralihan kepemilikan tapi  belum di proses karena belum selesai permasalahannya.

Dijelaskannya, menjelaskan selama ini pengalihan kepemilikan awal ke siapa, karena pihak BPKD/DPPKA tidak pernah mendapatkan laporan sehingga pihak BPKD/DPPKA kesulitan dalam hal ini, pihak kami sudah menyurati dan melakukan pemberitahuan ke pedagang yang tembusan ke DPRK komisi C dan juga ketua Dewan dari bulan Juli lalu, terkait pengutipan retribusi dan jumlahnya. 

"Saya minta agar setiap yang mengakui kepemilikan kios tersebut, agar dapat menunjukan surat kepemilikannya," cetusnya.

Pada kesempatan  yang sama anggota DPRK Aceh tamiang dari fraksi PA "Hamdani" juga menyarankan agar BPKD/DPPKA melakukan penyegelan sementara waktu terhadap beberapa pasar kios yang sedang sengketa sampai permasalahan ini diselesaikan dengan baik.

Turut hadir dalam sidak tersebut sejumlah anggota DPRKA Tamiang antara lain, Miswanto, Hamdani, Zulkifli, Sumiyem dan juga petugas BPKD/DPPKA. (Andi9)
Editor: Mardan H Siregar



Komentar Anda

Berita Terkini