Keterangan Responden yang Benar akan Menampilkan Data yang Berkualitas

Harian 9 author photo


Oleh: Mardan H Siregar 

Presiden Joko Widodo menilai kesimpang-siuran dan ketidak-akuratan sejumlah data dan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga dinilai sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dikatakannya, untuk menyetop program dan proyek survei yang acap menyebabkan munculnya perbedaan data di antara kementerian/lembaga bakal segera dimplementasikan. Nantinya, seperti kata Presiden, semua data akan dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS).

Di tempat lain, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Suwandi mengungkapkan sebenarnya tidak ada perbedaan data, misalnya antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, karena kedua pihak mengacu pada data yang sama, yaitu milik BPS.

Kalaupun ada perbedaan, ungkapnya, itu terjadi pada data proyeksi. Ia mengungkapkan data yang dihitung BPS ialah data yang sifatnya sudah terjadi, sedangkan Kementan butuh data perkiraan. 

“Ada sejumlah data yang kita butuhkan, tapi tidak disediakan BPS sehingga mesti hitung sendiri,” ungkapnya.

Kepala Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Kemendag Tjahya Widayanti juga mengklaim penggunaan data di kementeriannya selalu berpatokan pada data BPS. 

Ia pun mengaku tidak masalah bila survei dan data nantinya hanya melalui satu pintu BPS. 

“Kita selalu dari BPS kok. Semua data,” imbuhnya.

Deputi Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pusat Statistik (BPS) Hermanto, didampingi Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi membuka pelatihan petugas lapangan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2018 untuk Sumatera Utara di Saka Premiere Hotel Medan, Senin (15/01), mengatakan, tak dapat dipungkiri saat ini mata dunia melirik Indonesia dalam hal ekonomi dan investasi semua itu karena data yang dihasilkan oleh BPS

"Data tersebut merupakan data yang dicacah oleh bapak/ibu dari lapangan, bila keterangan dari responden benar maka akan dihasilkan data yang berkualitas," katanya.

Keterangan yang benar dari responden sangat diharapkan untuk mendapatkan data yang berkualitas, untuk itu para pencacah perlu melakukan pendekatan emosional terlebih dahulu sebelum masuk ke survey yang sebenarnya. 

Kepada para responden baik itu rumah tangga maupun perusahaan berilah keterangan yang benar, karena data yang dihasilkan tersebut bukanlah untuk BPS melainkan untuk bangsa ini agar pemerintah bisa membuat suatu kebijakan yang tepat dan terarah.

Keterangan responden dan para pengusaha yang tidak benar akan mengakibatkan kebijakan pemerintah dapat melenceng tidak terarah yang akhirmya masyarakat pun menyalahkan pemerintah tentang kebijakannya, sementara kita yang memberi andil tentang kebijakan tersebut.

Kepada Gubernur Sumatera Utara mohonlah agar kegiatan-kegiatan survey BPS di Sumatera Utara didukung, minimal sepotong surat dukungan saja itu sudah sangat berarti bagi kami para pencacah. 

Mari kita dukung data satu pintu dari BPS dengan memberi keterangan yang benar untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semoga !!! (Mitra BPS Kota Medan)
Editor: Mardan H Siregar
Dari berbagai sumber.
Komentar Anda

Berita Terkini