Konsolidasi Tindak Lanjut Pasca Vertek IUPHKm FS-P3S

Harian 9 author photo


MEDAN| HARIAN9
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sumatera, gelar rapat konsolidasi terkait tindak lanjut proses usulan dan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), yang telah dimohonkan oleh Forum Solidaritas Petani Perjuangan Pangkalan Siata (FS-P3S), kelompok pemohon dari Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terus dilanjutkan dengan mendasarkan hasil kesimpulan Verifikasi Teknis (Vertek), rapat konsolidasi tersebut berlangsung di Aula pertemuan Balai PSKL Wilayah Sumatera, Jln SM Raja Medan Sumatera Utara, Kamis (04/01/18).

Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Ratna Hendratmoko, SH.M,Hum, dalam pembukaan rapat menjelaskan, agenda rapat konsolidasi hari ini terkait tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karimun Aromatics, masuk dalam areal kawasan hutan yang telah dimohon.

"Membahas pemukiman dan fasilitas umum serta fasilitas sosial yang terdapat di dalam lokasi usulan IUPHKm, yang di usulkan untuk dikeluarkan dari proses perizinan melalui program TORA, begitu pula terkait areal perkebunan kelapa sawit PT Karimun Aromatics agar ditinjau ulang keabsahan atas Hak Guna Usahanya," katanya.

Kontrak karya SKK MIGAS-Pertamina EP pada areal yang diusulkan agar ditinjau kembali dan jumlah anggota yang diverifikasi harus proporsional dengan luas izin yang akan diberikan, untuk itu perlu dilakukan pemetaan ulang, baik data pemohon dan areal yang dimohon secara partisipatif, untuk selanjutnya segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditembuskan kepada Balai PSKL Wilayah Sumatera, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan UPT KPH Wilayah 1 Stabat.

Dari kegiatan acara rapat tersebut, R. Hendratmoko menyampaikan, hasil kesimpulan dari seluruh peserta, yaitu mengakomodir penggarap pada areal yang di usulkan untuk menjadi anggota FS-P3S dalam daftar keanggotaan yg ditandatangani oleh ketua FS-P3S dan diketahui oleh kepala desa Pangkalan Siata, tindak lanjut hal ini dilaksanakan bersama oleh Balai PSKL Wil sumatera, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, KPH Wilayah 1 Stabat, Pokja PPS Sumut, pendamping serta para pihak yang berkepentingan, paling lambat pada akhir Januari 2018 di Pangkalan Siata.

"Membuat peta usulan terbaru yang ditandatangani bersama oleh Balai PSKL Sumatera, BPKH dan Pokja PPS Sumut melalui forum paling lambat pada akhir Januari 2018. Berkas dan dokumen tindak lanjut di atas disampaikan kepada Balai PSKL Wilayah Sumatera yg akan diteruskan kepada Dirjen PSKL melalui surat kepala Balai PSKL," papar Ratna Hendratmoko, SH.M,Hum.

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Balai PSKL lingkup Ditjen PSKL; Staf Ahli PPS Gakum-KemenLHK; Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara; Direktorat PKPS; BPKH Wilayah 1 Medan; KPH Wilayah 1 Stabat; Kepala Desa Pangkalan Siata; Reclasseering Indonesia; Forum Solidaritas Petani Perjuangan Pangkalan Siata (FS-P3S); dan Pokja PPS Sumut. (Jas9)
Editor: Mardan H Siregar

Komentar Anda

Berita Terkini