LSM KPK DPD akan Lanjutkan Keranah Hukum Terkait Dugaan Peyimpangan ADD

Harian 9 author photo

ACEH TAMIANG | HARIAN9
Akibat diduga adanya penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Rantau Panjang,  LSM KPK DPD bermaksud melanjutkan persoalan ini ke rahan hukum. Hal itu mengingat sejak tahun 2015 - 2017 diduga negara dirugikan ratusan juta rupiah oleh oknum perangkat desa sebagai pengelola Anggaran Desa yang bersumber Dari ADD itu.  

Kepala Bidang (Kabid) Investigasi LSM KPK DPD Provinsi Aceh Syahrudin menyampaikan, berdasarkan bukti Dokumentasi saya peroleh dari warga, adanya dugaan permainan dan rekayasa dalam pelaporan pertanggung jawaban. 
Menurutnya, terlihat pelaksanaan kegiatan fisik ditahun 2016 terlihat tidak selesai alias terbengkalai begitu saja. Tapi  kenapa LPJ diterima dan tanpa ada sanksi apapun anggaran ditahun tahun 2017 bahkan dalam prosesnya  lancar yang dilakukan oleh pihak  Instansi terkait.  

"Ada apa sebenarnya dibalik ini semua,  Jika ditelusuri lebih jauh,  kemungkinan adanya dugaan pencucian uang juga dalam kegiatan pelaksanaan paket pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Bedari tersebut," ucapnya

Pihaknya, segera melakukan Investigasi terkait Dugaan Penyimpangan realisasi paket pekerjaan pembangunan ADD tersebut secara serius.  Bahkan siap fasilitasi jika masyarakat memperjuangkan pembangunan di Gampongnya benar - bebar bermanfaat.   (Andi9)

Komentar Anda

Berita Terkini