Pilkada Paluta, ASN Agar Jaga Netralitas

Harian 9 author photo
Logo Paluta (Foto: Riswandy)


PALUTA| HARIAN9
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tahun 2018, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Paluta diingatkan agar menjaga netralitas dalam menghadapi pesta demokrasi yang dihadwalkan akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang.

Hal ini disampaikan Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Paluta Burhan Harahap SH, Senin (22/1).

Diingatkannya, kepada seluruh ASN di jajaran Pemkab Paluta untuk tidak terlibat politik praktis dengan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di masa tahapan hingga pelaksanaan Pilkada Paluta dan Pilgubsu berlangsung.

“PNS atau ASN dilingkup Pemkab Paluta harus menjaga netralitas dan tidak ikut terlibat dalam politik praktis jelang Pilkada nanti dan bagi PNS atau ASN yang ikut bermain dalam politik praktis di Pilkada nanti, akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang disiplin PNS,“ katanya.

Ditambahkannya, larangan bagi PNS atau ASN ikut berpolitik praktis juga dipertegas melalui UU Nomor 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara serta UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang disiplin PNS untuk tidak boleh berpolitik.

“PNS ataupun ASN agar jangan terkotak-kotak karena beda pilihan sehingga menimbulkan ketidak kondusifan dalam menjalankan tugas selaku pelayan masyarakat,“ pesannya.

Selain PNS atau ASN, Sekda juga menghimbau agar masyarakat tidak ikut terkotak-kotak hanya karena beda pilihan. Sebab katanya, siapapun yang terpilih nanti jadi kepala daerah adalah yang terbaik buat kelangsungan pembangunan di daerah Paluta.

Hal senada juga disampikan Komisioner Panwaslih Paluta Mus Muliadi Siregar, bahwa ada sejumlah larangan bagi ASN terkait Pilkada diantaranya, bagi ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah, dilarang foto bersama dengan Balon Kepala Daerah, dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan Parpol.

Kemudian ASN dilarang mengunggah, memberikan like, mengomentari atau sejenisnya atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi Balon Kepala Daerah melalui media online maupun medsos. ASN juga dilarang menghadiri deklarasi Balon Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut Parpol.

ASN dilarang mendekati Parpol terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai Balon Kepala Daerah dan dilarang memasang spanduk promosi Balon Kepala Daerah, PNS atau ASN tak boleh ikut dalam politik praktis. Sebab PNS  merupakan aparatur negara yang harus menjaga netralitas dalam perhelatan demokrasi baik di Pemilu maupun Pilkada.

“Jangan ada yang berpihak pada salah satu Paslon Pilkada. ASN harus menjaga netralitas dan itu harga mati. Bila ada yang menemukan ASN yang terlibat dan ikut serta dalam pemilu maupun Pilkada agar segera melaporkannya ke Panwaslih Paluta,“ tegasnya. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar


Komentar Anda

Berita Terkini