Komisi A DPRDSU Pertanyakan Pemotongan Anggaran KPU Kota Padangsidimpuan Rp.3,5 M.

Harian 9 author photo
Komisi A DPRD Sumut dan jajaran Pemko Padangsidimpuan saat mengelar rapat terkait kunjungan kerja Komisi A DPRD-SU di aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Kamis (8/2). (Foto: Riswandy)


PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD-SU) mempertanyakan dasar pemotongan anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang ditampung pada pos anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padangsidimpuan sebesar Rp.3,5 milyar dari usulan anggaran sebesar Rp.13 milyar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan tahun Anggaran 2018.  

Komisi A DPRD-SU yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut, H M Nezar Djoeli mempertanyakan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemko Padangsidimpuan, di aula kantor Wali Kota Pemko Padangsidimpuan, Kamis (8/2).

Pada kunker tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut, H M Nezar Djoeli didampingi Wakil Ketua Muhri Fauzi Hafiz, anggota Brilian Moktar, Poaradda Nababan, Rony Reynaldo Situmorang dan Ikrimah Hamidi, Kabag Penyelenggara Otda Biro Otda dan Kerjasama Pemprovsu, H Jhony.

Sementara jajaran Pemko Padangsidimpuan dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Padangsidimpuan diwakili Sekda Kota Drs. H Zulpeddi Simamora, MM, Ketua KPUD Kota Padangsidimpuan, Arbanur Rasyid, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Hilman Wijaya, S.Ik, MH, Asisten I Iswan Nagabe serta pejabat Pemko Padangsidimpuan lainnya.

“Kami dari Komisi A DPRD-SU merasa prihatin dengan pemotongan anggaran KPUD Kota Padangsidimpuan tersebut, pasalnya, KPU merupakan rohnya partai politik untuk menjalankan proses Pilkada sesuai yang diamanahkan Undang-Undang, namun kenapa hal ini terjadi di Kota Padangsidimpuan,“ ujar H M Nezar Djoeli.

H M Nezar Djoeli pun meminta kepada pihak Pemko Padangsidimpuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya pemotongan anggaran KPUD tersebut, karena setahu dia, DPR itu sifatnya fleksibel.

“Tahun ini adalah tahun politik. Kita semua harus siap mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. Jadi terkait anggaran juga jangan dipermain-mainkan. Pemko Padangsidimpuan juga harus mempersiapkan anggarannya,“ tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPUD Padangsidimpuan Arbanur Rasyid yang mmemberikan paparan terkait anggaran Pilkada dalam pelaksanaan dua kegiatan Pilkada 2018, yakni Pilkada Kota Padangsidimpuan dan Pilgub/Pilwagub Sumut. Ironisnya, anggaran untuk menyukseskan kegiatan tersebut telah dipotong sebesar Rp3,5 miliar, dari yang diusulkan sebesar Rp.13 miliar.

“Ada pemotongan anggaran senilai Rp.3,5 miliar. Karena itu, kami pun kemudian melakukan kordinasi dengan KPU Sumut terkait pemotongan tersebut. Dengan minimnya anggaran tersebut, kami hanya bisa bekerja sampai anggaran tersebut habis meskipun pelaksanaan Pilkada belum selesai,“ keluhnya sembari mengatakan tidak mengetahui bagian-bagian mana saja yang dipotong.

Mendengar pernyataan tersebut, Sekdako Padangsidimpuan, Zulfeddi Simamora mengatakan, kalau pemotongan tersebut bukanlah dari Pemko Padangsidimpuan melainkan dipembahasan R-APBD di DPRD Kota Padangsidimpuan yang terjadi pengurangan lantaran minimnya anggaran di Kota Padangsidimpuan.

“Bukan kita yang melakukan pemotongan. Namun, saat dilakukan pembahasan R-APBD di DPRD Kota Padangsidimpuan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemko Padangsidimpuan, terjadilah pengurangan anggaran lantaran minim anggaran,“ ucapnya singkat.

Melihat situasi tersebut, Kabag Penyelenggara Otda Biro Otda dan Kerjasama Pemprovsu, H Jhony pun memberikan saran, di mana, dia mengusulkan supaya KPUD Kota Padangsidimpuan secara resmi membuat surat untuk mengusulkan terkait kekurangan anggaran ke Provinsi yang nantinya akan diteruskan ke Mendagri supaya ditampung di APBD Provinsi.

“Kami sarankan agar KPUD Kota Padangsidimpuan secara resmi menyurati Provinsi terkait kekurangan anggaran tersebut yang nantinya akan diteruskan ke Mendagri supaya di tampung APBD Provinsi,“ saran Jhony, seraya menambahkan, sebelum membuat usulan agar berkoordinasi dengan Bagian Hukum supaya tidak terjadi temuan di kemudian hari.  (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar









Komentar Anda

Berita Terkini