Pemko dan DPRD Padangsidimpuan ‘Curhat’ Ke Kapolda Terkait Kedudukan Polres Padangsidimpuan

Harian 9 author photo
Jajaran Pemko Padangsidimpuan dan DPRD Kota Padangsidimpuan, foto bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw usai beraudiensi dengan Kapolda di Mapolda Sumut, terkait kedudukan Polres Padangsidimpuan, Kamis (8/2). (Foto : Ist)


PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, beraudiensi ke Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Paulus Waterpauw sekaligus menyampaikan Rencana Penataan Ulang Wilayah Hukum (RPU-Wilkum) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Polres Padangsidimpuan di Mapolda Sumut.

Dalam audiensi tersebut, Pemko Padangsidimpuan dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota Padangsidimpuan DR. H Sarmadan Hasibuan,SH, MM, sementara dari DPRD Kota Padangsidimpuan dipimpin Ketua DPRD Hj. Taty Aryani Tambunan, SH, Wakil Ketua DPRD Edy Jurianto Harahap, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Padangsidimpuan Rudy Hermanto dan sejumlah Ketua Fraksi lainnya.

“Kami dari Pemko dan DPRD Padangsidimpuan telah menyampaikan ke Kapolda Sumut Bapak Irjen Pol Paulus Waterpauw saat beraudiensi, Kamis (8/2) di Mapolda Sumut, terkait RPU Wilkum Polres, agar kedudukan Polres Padangsidimpuan tetap berada di Kota Padangsidimpuan,“ ujar Pj. Wali Kota Padangsidimpuan DR. H Sarmadan Hasibuan, SH, MM bersama Ketua DPRD Hj. Taty Aryani Tambunan, SH di Padangsidimpuan, Jum,at (9/2).

Dalam audiensi tersebut, Pj. Wali Kota Padangsidimpuan DR. H Sarmadan Hasibuan,SH, MM mengatakan, ia telah memaparkan profil Kota Padangsidimpuan dihadapan Kapolda dan jajaran, yang mana Kota Padangsidimpuan adalah kota terbesar ke-2 di Sumut setelah Kota Medan, yang terdiri dari 6 Kecamatan, 79 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 226.000 jiwa.

“Melihat tingginya tingkat kriminalitas, Pemko bersama masyarakat berharap apapun kebijakan terkait RPU Wilkum Polres, agar kedudukan Polres Padangsidempuan tetap berada di Kota Padangsidempuan,” ujarnya.

Diharapkannya, adanya peninjauan ulang terkait peleburan Polres Padangsidimpuan, mengingat juga Kota Padangsidimpuan merupakan induk dari beberapa pecahan dari Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), serta rencana sebagai Ibu Kota Sumatera Tenggara.

Dikatakannya, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan bahwa kedudukan Polres-Polres harus mengikuti arus perkembangan Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing dengan tetap mengikuti ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, penggabungan Polres Padangsidimpuan dan Polres Tapsel menjadi satu Polres berkedudukan di kota Padangsidimpuan, merupakan hasil usulan Kapolda Sumut kepada Kapolri Up Asrena Kapolri melalui Surat Kapolda No : B/876/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

“Terkait permasalahan ini, Kapolda akan segera lakukan kajian lebih lanjut, termasuk kunjungan kerja langsung ke Polres Padangsidimpuan dan Polres Tapsel, sehingga dapat mengetahui secara langsung kondisi lapangan dan geografis serta Kamtibmas di dua daerah ini,“ jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Padangsidempuan Hj Taty Ariani Tambunan menyatakan, posisi strategis dan tingginya dinamika masyarakat disertai tingginya tingkat kriminalitas, pihaknya juga berharap kedudukan Polres tetap berada di Kota Padangsidimpuan.

“DPRD Kota Padangsidimpuan siap mendukung setiap kegiatan dan perencanaan Polres Padangsidimpuan dalam meningkatkan pelayanan dan pengamanan Kota Padangsidimpuan dan DPRD merasa bangga bahwa Polda Sumut bersinergi dengan Polres Padangsidimpuan dalam memberantas kejahatan khusunya narkoba di Kota Padangsidimpuan,” tambah politisi PDI Perjuangan ini. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar











Komentar Anda

Berita Terkini