BNNK Tapsel Gelar Rakor Antar Pemangku Kepentingan Dengan Jajaran Instansi Terkait

Harian 9 author photo
Kepala BNNK Tapsel AKBP Dra. Siti Aminah Siregar menyampaikan paparan para Rakor antar pemangku kepentingan di Kabupaten Tapsel dengan jajaran OPD dan instansi terkait di Kabupaten Tapsel, bertempat di Hotel Sitamiang Padangsidimpuan, Kamis (29/3). (Foto: Riswandy)


TAPSEL| HARIAN9
Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) antar pemangku kepentingan di Kabupaten Tapsel dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait di Kabupaten Tapsel, bertempat di Hotel Sitamiang Padangsidimpuan, Kamis (29/3).

Rakor tersebut diikuti 15 orang dari perwakilan instansi, terdiri dari, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapsel, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, RSUD Padangsidimpuan, RSUD Tapsel, Klinik Pratama, Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Kejaksaan Negeri Tapsel, Rutan Sipirok, Lapas Klass IIb Padangsidimpuan dan Klinik Kasih Bunda, dengan menghadirkan dua narasumber yakni Kepala BNNK Asahan Kompol. Baringin Sitompul SH dan Kepala BNNK Tapsel AKBP Dra. Siti Aminah Siregar.

Kepala BNNK Tapsel AKBP Dra. Siti Aminah Siregar mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan Seksi Rehabilitasi BNNK Tapsel terkait permasalahan rehabilitasi pecandu narkotika dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapsel dalam mewujudkan Tapsel sebagai Kabupaten Bersih Narkoba.

Dari Rakor ini juga dihasilkan tiga poin penting yakni peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sehingga kerelaan pasien pecandu narkotika hanya bisa dilakukan dengan cara asesmen tunggal yaitu dokter BNN saja.

Dikatakannya, IPWL yang dibentuk oleh Kementrian Kesehatan dan Kementrian social bertugas menerima laporan bagi mereka para pecandu yang secara sukarlea mau melaporkan dirinya untuk direhabilitasi karena merasa dirinya tidak nyaman dan bertekad ingin melepas ketergantungannya terhadap narkoba.

“Negara wajib memfasilitasi kegiatan rehabilitasi tersebut pada beberapa lokasi IPWL yang sudah ditunjuk. Artinya, beberapa lembaga rehabilitasi memberi pelayanan pengobatan gratis berkat subsidi pemerintah bagi mereka yang dengan kesadarannya sendiri mau datang ke IPWL untuk melaporkan diri sebagai pengguna narkoba yang ingin menghentikan ketergantungannya terhadap narkoba,“ ujar Siti Aminah

Kemudian intervensi, yakni penangkapan dan penindakan terhadap penyalahguna narkotika yang tidak ditemukannya barang bukti juga dilaksanakan dengan cara asesmen tunggal, sementara tersangka penyalahguna narkotika yang memiliki barang bukti bisa pengajuan rehabilitasi melalui proses Tim Assesment Terpadu (TAT))

Pihak yang berwenang mengajukan TAT adalah para penyidik, dengan catatan bahwa tersangka adalah murni penyalahguna narkoba bukan merupakan pengedar narkoba dan bobot barang bukti yang digunakan tidak melebihi 1 gram.  Dalam proses hukum pengadilan nantinya rekomendasi TAT akan digunakan penyidik untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan (P21).

“Kami dari BNN hanya merekomendasi bahwa korban penyalahguna ini berhak mendapatkan haknya untuk rehabilitasi, nantinya para anggota TAT yang terdiri dari dokter, psikolog, penyidik Polres, BNN dan Kejaksaan yang menentukan, apakah memang benar layak tersangka mendapatkan proses rehabilitasi,” jelasnya. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 



Komentar Anda

Berita Terkini