Penyederhanaan LPJ Dana Desa Tidak Berarti Menghilangkan Pelaporan

Harian 9 author photo
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan dalam acara diseminasi Dana Desa di Kantor Walikota Tidore (08/03). (Foto: kemenkeu)


TIDORE| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ia akan terus berusaha menyederhanakan bentuk laporan pertanggung-jawaban (LPJ) pemanfaatan Dana Desa. Namun ditegaskannya, penyederhanaan bukan berarti menghilangkan laporan. 

"Saya akan membuat format (laporan) yang mudah. Anda semua diberikan uang yang merupakan uang dari rakyat, makanya akuntabilitasnya harus dilaporkan untuk manfaat ke rakyat," jelas Menkeu di Kantor Walikota Tidore pada Kamis (08/03).

Menanggapi pertanyaan mengenai pemotongan anggaran apabila ada Dana Desa yang tidak terserap, dijelaskannya, untuk Dana Desa sebisa mungkin tidak dilakukan pemotongan. Namun apabila tidak terserap maka yang akan merasakan efeknya adalah rakyat.

"Untuk Dana Desa saya berusaha untuk tidak memotong, tapi uang 1 M atau 3 M di desa kalau tidak terserap, saya sedih. Masa kita tidak (bisa) menggunakan uang, padahal rakyat kita butuh banget," jelasnya.

Terakhir, dipintanya, agar para kepala desa tetap menjaga tata kelola, sehingga harapan Dana Desa dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dapat terwujud. 

Tak lupa sebelum menutup acara, diucapkannya, rasa terima kasih atas penyambutan warga Tidore dan rasa syukur dapat berada di Tidore bertemu dengan para kepala desa yang datang dari berbagai pulau. 

Semoga dengan pertemuan ini dapat memacu Kementerian Keuangan untuk bekerja lebih baik lagi dalam menciptakan kemakmuran rakyat sampai ke pelosok.

"Saya bersyukur hari ini bisa sampai di sini, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bisa hadir dan datang ke sini adalah privilege bagi saya. Kesempatan Saya untuk semakin menghargai bahwa Indonesia adalah negara yang begitu sangat besar dan beragam," tutupnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar


Komentar Anda

Berita Terkini