Ease of Doing Business Semakin Mudah dengan Tax Holiday dan Percepatan Restitusi

Harian 9 author photo
Kemenkeu, menyelenggarakan Konferensi Pers Kemudahan dan Insentif terkait Perpajakan dan Kepabeanan pada Senin (02/04) untuk mensosialisasikan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Aula Djuanda Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan. (Foto: kemenkeu)     


JAKARTA| HARIAN9
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Konferensi Pers Kemudahan dan Insentif terkait Perpajakan dan Kepabeanan pada Senin (02/04) untuk mensosialisasikan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Aula Djuanda Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan.  

Untuk Tax Holiday, Wajib Pajak (WP) Badan yang menanam modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas penghasilan dari kegiatan usaha utama sebesar 100 persen dari jumlah PPh Badan yang terutang (fasilitas tax holiday) dengan jangka waktu 5-20 tahun. 

Besaran penanaman modal berkisar dari Rp.500 miliar hingga di atas Rp30 triliun. Setelah jangka waktu berakhir, (mereka) akan diberi waktu dua tahun masa transisi dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen.

"Yang utama di tax holiday, subjeknya boleh penanaman modal baru, tidak harus Wajib Pajak baru pengurangannya 100 persen, kemudian setelah holiday ekstra 2 tahun, 50 persen diskon," papar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan.

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah kebijakan restitusi dipercepat dengan memperluas kriteria Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 

Dalam kebijakan ini, pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat, dinaikkan 900 persen. Nilai restitusi maksimal Rp.100 juta untuk PPh Orang Pribadi non karyawan (sebelumnya Rp.10 juta). 

Nilai restitusi maksimal Rp1 miliar untuk PPh WP Badan (sebelumnya Rp.100 juta), dan nilai restitusi maksimal Rp.1 miliar untuk PPN Pengusaha Kena Pajak (sebelumnya Rp100 juta).

"Penyederhanaan atau percepatan pemberian restitusi dilakukan tanpa pemeriksaan melainkan dengan penelitian yang sederhana. Kebijakan restitusi dipercepat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu (jumlah restitusi tertentu sebagaimana tersebut di atas), kriteria tertentu (WP patuh) dan merupakan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang ditetapkan Menteri Keuangan. Kebijakan percepatan restitusi ini diharapkan akan menurunkan cost compliance karena pemberian restitusi tanpa dilakukan pemeriksaan dan diharapkan kebijakan ini bisa meningkatkan cash flow dan likuiditas perekonomian," jelas Dirjen Pajak. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 


Komentar Anda

Berita Terkini