MENAKAR “PR” KEDAULATAN PANGAN CAGUBSU

Harian 9 author photo
Ilustrasi


Oleh: Rita Herawaty Br Bangun, M.Si
Tahun 2018 ini merupakan tahun yang penting bagi masyarakat Sumatera Utara, karena tahun ini akan dilaksanakan pemilihan gubernur yang baru yang akan memimpin masyarakat Sumatera Utara lima tahun ke depan. 

Banyak harapan yang digantungkan kepada calon pemimpin terpilih nantinya, khususnya dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala aspek kehidupan.

Visi dan misi para Cagubsu sudah mulai disosialisasikan ke masyarakat. Sebagai masyarakat yang cerdas kita harus menelaah visi dan misi dari masing-masing calon Gubernur Sumut yang akan membawa Sumut ke arah yang lebih baik di 5 tahun mendatang. 

“Sumut Bermartabat” dan "Membangun Sumut Hebat yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian” merupakan jargon politik para Calon Gubernur Sumatera Utara yang akan bertarung pada pilkada mendatang.  

“Sumut Bermartabat” merupakan jargon politik yang diusung oleh Cagubsu dengan mengandalkan lima point yang menjadi misi untuk mewujudkan Sumut Bermartabat yaitu: mengurangi angka pengangguran, memperbaiki dan membenahi permasalahan infrastruktur, mewujudkan sistem pendidikan yang cerdas dan terjangkau, layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan daya saing masyarakat seperti kedaulatan pangan.

“Membangun Sumut Hebat yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian” merupakan jargon politik yang diusung oleh salah satu calon Gubsu dengan misi mewujudkan pemerintahan yang bersih, mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pengembangan pariwisata menjadi destinasi pariwisata nasional, peningkatan daya saing produk pertanian dan optimalisasi sektor pertanian.

Meski jargon politik yang dijanjikan oleh para Calon Gubernur Sumut ini bukan hal yang baru namun tetap menarik untuk ditelaah khususnya yang menyangkut “kedaulatan pangan”. 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi setiap individu. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa kedaulatan pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.  

Kedaulatan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan suatu daerah karena kedaulatan pangan merupakan salah satu sasaran pembangunan khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kedaulatan pangan dapat terwujud jika ketahanan dan kemandirian pangan terlaksana dengan baik. 

Berbicara tentang kedaulatan pangan, tentu kita harus fokus pada aspek ketersediaan pangan tersebut. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. 

Sumberdaya alam tesebut merupakan potensi yang dapat didayagunakan sebagai modal dalam pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan. 
Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara sangat berlimpah khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan. 

Komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan sebagian besar telah dipasarkan bahkan sampai ekspor ke luar negeri. Komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kopi dan kakao juga masih berpotensi untuk dikembangkan. 

Dari sisi ketersediaan pangan, produksi pangan di Sumatera Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan trend yang positif khususnya komoditas padi dan jagung. 

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Azhar Harahap menyebutkan bahwa produksi padi Sumatera Utara selama tahun 2017 mencapai angka 5,1 juta ton surplus 1,7 juta ton dari kebutuhan yang diperhitungkan sebesar 3,4 juta ton sedangkan produksi jagung sebesar 1,7 juta ton (http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/09/p2aghj280-produksi-padi-di-sumut-selama-2017-surplus-17-juta-ton). 

Potensi perikanan juga masih berpeluang untuk dikembangkan. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara (2015), potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 0,2 juta ton per tahun dan potensi Samudera Hindia (Pantai Barat) sebesar 0,9 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan sekitar 10,9 persen sehingga menjadi peluang besar bagi pemerintahan yang baru nantinya untuk lebih mengembangkan potensi perikanan Pantai Barat tersebut.

Peningkatan daya saing dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan bagi masyarakat Sumatera Utara merupakan tantangan besar bagi Gubernur terpilih nantinya. 

Permasalahan yang sampai saat ini masih merupakan kendala dalam mewujudkan kedaulatan pangan diantaranya adalah tantangan penyediaan pangan yang berkualitas bagi masyarakat. 

Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat namun tidak diikuti dengan laju peningkatan produksi pangan masalah kemiskinan juga merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kedaulatan pangan. 

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara sebesar 9,28 persen pada tahun 2017 dimana 9,28 persen dari total penduduk miskin di Sumatera Utara berada di perdesaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan terkait dengan sektor pertanian, sehingga sektor pertanian merupakan kunci yang strategis sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan. 

Jika kita menilik miniatur Sumatera Utara dalam gelaran tahunan Pekan Raya Sumatera Utara yang saat ini sedang berlangsung (16 Maret-16 April 2018), maka bisa dipastikan hampir semua anjungan kota/kabupaten di Sumatera Utara menampilkan komoditi pertanian sebagai produk-produk unggulan yang sangat mencolok. 

Hal ini menjadi bukti bahwa komoditi pertanian menjadi hal yang sangat penting di setiap kota/kabupaten. Menjadi hal yang ironi ketika data persentase kemiskinan justru terdapat pada daerah-daerah pedesaan yang notabene sebagai penghasil utama produk-produk pertanian. 

Untuk itu, para Cagubsu mempunyai tantangan untuk memetakan permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan untuk nantinya dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan di Sumatera Utara khususnya yang terkait dengan kedaualatan pangan.

Masalah alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah, menurunnya kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, masih kurangnya penyediaan air bagi komoditas pangan karena belum optimalnya pembangunan irigasi di daerah potensi pertanian juga menjadi ancaman serius bagi peningkatan daya saing produk pertanian.  

Permasalahan lemahnya kelembagaan pertanian khususnya peranan penyuluh pertanian. Menurut hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 yang lalu persentase petani yang mendapat penyuluhan hanya sekitar 22,15 persen. 

Miris sekali bagaimana kita dapat meningkatkan daya saing produk pertanian dan optimalisasi sektor pertanian  jika kualitas SDM masih rendah.

Mewujudkan kedaulatan pangan merupakan “PR” bagi pemerintahan terpilih nantinya. Tantangan dalam peningkatan daya saing dan optimalisasi sektor pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan merupakan hal yang urgent dilakukan. 

Kebijakan yang berpihak kepada kedaulatan pangan menjadi hal yang tidak bisa diremehkan dalam membangun Sumatera Utara dalam 5 tahun ke depan. 

Janji-janji politik yang sudah didengungkan saat ini untuk masyarakat yang lebih sejahtera jangan hanya sekedar janji saja namun harus direalisasikan untuk Sumut yang lebih hebat, maju, berdaulat dan bermartabat. (Rita Herawaty Br Bangun, M.Si., Fungsional Statistisi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara)
Editor: Mardan H Siregar 


Komentar Anda

Berita Terkini