Gubsu Instruksikan 10 Lembaga Pemerintah dan Swasta Optimalkan Program JKN

Harian 9 author photo
Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Sari Quratul Ainy pada saat memaparkan kepada awak media. (Foto: Jaenal)


MEDAN| HARIAN9
Setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Gubernur Sumatera Utara  (Gubsu) Tengku Erry Nuradi secara resmi telah menerbitkan Instruksi Nomor 188.54/2/INST/2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Memerintahkan Kepala Daerah (Bupati dan Walikota), 6 pimpinan SKPD setingkat Provinsi Sumatera Utara, 1 instansi vertikal dan 2 lembaga asosiasi/organisasi  untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya, dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS.  

Enam pimpinan SKPD setingkat Provinsi Sumatera Utara itu terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk 2 Lembaga Asosiasi/Organisai yaitu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Utara dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sumatera Utara.

Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Sari Quratul Ainy mengatakan, dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur ini, kami mengharapkan agar instruksi ini diimplementasikan oleh semua pihak yang berkepentingan. Dukungan Pemprov Sumut atas penyelenggaraan Program JKN-KIS di wilayah Sumut tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya kepada awak media pada kegiatan Ngopi Bareng JKN-KIS di Medan (03/05/2018)

Sari menambahkan, instruksi ini diharapkan mampu memperluas kepesertaan JKN-KIS di wilayah Sumatera Utara dapat lebih optimal dan pada 31 Desember 2018 diharapkan provinsi Sumatera Utara telah mencapai Universal Health Coverage.

“Hingga saat ini, berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, per 31 Maret 2018 kepesertaan masyarakat di provinsi Sumatera Utara berkisar 65,44% atau 9.654.461 Jiwa dari jumlah penduduk 14.753.286 jiwa,” ungkapnya.

Instruksi tersebut tentu saja harus diimplementasikan oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Utara dan Aceh selaku penyelenggara program JKN untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Ditambahkannya,Program JKN-KIS sendiri merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Dalam perjalanannya implementasi program ini tentu tidak selalu berjalan mulus, banyak tantangan yang harus diakomodir oleh berbagai pihak. Namun kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan para stakeholder khususnya dalam upaya penyempurnaan program JKN-KIS. Terlebih sudah diterbitkan Instruksi Gubernur Sumut ini sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang berada di wilayah provinsi Sumatera Utara bersama-sama bergotong royong untuk lebih mengotimalkan implementasi Program JKN-KIS,“ terang Sari

Sari juga memaparkan, dalam Instruksi tersebut, Gubernur menugaskan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh untuk memastikan agar peserta JKN mendapat akses pelayanan yang berkualitas melalui pemberian identitas peserta JKN dan perluasan kerjasama dengan faskes yang memenuhi syarat dan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka kepatuhan dan terlaksananya program JKN yang optimal.

Sementara itu dalam mengupayakan hal itu  BPJS Kesehatan  menjalankan  mempermudah mekanisme pendaftaran kerja sama fasilitas kesehatan faskes secara transparan melalui aplikasi Health Facility Information System (HFIS). BPJS Kesehatan bersama faskes juga melaksanaan Walk Through Audit (WTA) kepada peserta JKN-KIS yang telah mendapatkan pelayanan di faskes secara rutin per bulan dan menyampaikan umpan baliknya kepada faskes tersebut.

“Kami juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan sebagai upaya pemenuhan standar kompetensi faskes sesuai yang dipersyaratkan, melakukan pemetaan dan profiling faskes sebagai dasar perhitungan kebutuhan faskes bagi peserta JKN-KIS, melakukan pemetaan FKRTL yang belum bekerja sama berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, untuk kemudian dilanjutkan dengan kredensialing terhadap faskes yang memenuhi syarat. Juga dilakukan optimalisasi sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi faskes untuk memudahkan peserta untuk mendapatkan pelayanan namun tetap sesuai indikasi medis,” tutur Sari.

BPJS Kesehatan juga diminta meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pihak lain dalam rangka kampanye dan sosialisasi (public education) program JKN dan melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan program JKN.

Selain itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan juga diperintahkan untuk menyediakan dan memberikan data program JKN secara berkala kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu.

Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS, per 30 April 2018 BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 1.214 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (RS Tipe D Pratama, Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, dan Dokter Gigi), serta untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 126 Rumah Sakit dan 12 Klinik Utama yang tersebar di seluruh provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya Gubernur juga memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendukung implementasi prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta optimalisasi pencegahan kecurangan JKN dalam pelayanan kesehatan Peserta JKN-KIS. Juga melaksanakan program rujuk balik dan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN, terutama obat esensial, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM pada fasilitas kesehatan (faskes) bersama pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, Polri dan TNI serta swasta.

Tak lupa Gubernur Sumut juga menekankan kepada Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total anggaran APBD diluar gaji termasuk didalamnya anggaran bagi iuran program JKN bagi masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah; memastikan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN; menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan, serta SDM kesehatan yang berkualitas di wilayahnya; memastikan BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar terkait pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya ke dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya. Selain itu  diinstruksikan untuk memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN,ujarnya.

Ditambahkannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu diperintahkan untuk mewajibkan kepada setiap Badan Usaha yang membuat dan memperpanjang ijin terkait usaha harus melampirkan tanda bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan JKN. Untuk Dinas Sosial ditugaskan agar melakukan percepatan verifikasi dan validasi terhadap penetapan dan perubahan data guna meningkatkan kualitas data peserta penerima bantuan iuran (PBI),katanya.

"Pimpinan BUMD, Ketua APINDO dan Ketua KADIN diinstruksikan untuk memastikan BUMD ataupun Badan Usaha swasta lainnya mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para pemberi kerja dan pekerja beserta anggota keluarganya dalam program JKN dan sekaligus memastikan pembayaran iurannya. Kepala Dinas Tenaga Kerja mengemban tugas untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap pemberi kerja."

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diinstruksikan melakukan kampanye dan sosialisasi (Public Education) untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi peserta JKN,pungkasnya.(jae9)


Komentar Anda

Berita Terkini