Hanya 60 Persen Peserta PBPU JKN-KIS di Sumut Rutin Bayar Iuran, 40 Persen Nunggak

Harian 9 author photo
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Divre Sumut-Aceh dr Budi Mohamad Arief MM AAAK dan sejumlah jajaran Pimpinan BPJS Divre Sumut-Aceh. (Foto: Jaenal)


MEDAN|HARIAN9
Terjadinya tunggakan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan ternyata masih jadi kendala di Sumatera Utara. Dari 1,7 juta peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)  yang terjadi di Sumut, ternyata hanya 60 persen saja yang rutin membayar iuran.

Asisten Deputi Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputuan Wilayah Sumut dan Aceh, dr Sari Quratul Ainy AAK mengatakan,dari jumlah peserta mandiri itu, hanya sekitar 60 persen saja yang rutin membayar. Sisanya 40 persen menunggak. Setelah berobat banyak menunggak, atau dibayar saat tiba sakit. Makanya, kita imbau kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya hal ini karena bisa merugikan diri sendiri juga," jelanya,kepada awak media, Kamis (3/5/2018).

Sementara, Asisten Deputi Bidang Perencanaan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Idris Halomoan menambahkan untuk mengatasi masalah tunggakan ini, BPJS Kesehatan telah memiliki berbagai program diantaranya untuk meringankan peserta yang telah menunggak hingga berbulan-bulan. "Nah, untuk di Medan kami punya 50  kader yang bertugas menagih tunggakan sekaligus memberi edukasi khususnya bagi yang belum ikut BPJS Kesehatan. Jumlah kader ini ada 1000 di Sumut,"ungkapnya.

Kemudian, selain dengan menagih secara langsung, pihaknya bekerjasama dengan beberapa bank dan melalui bank tersebut, peserta bisa mencicil. Selain itu, pihaknya juga selalu menelpon langsung kepada peserta untuk segera membayar iuran.

Idris juga menuturkan, hal ini harus diperhatikan masyarakat karena jika menunggak, status peserta akan menjadi non-aktif atau terblokir sementara. Peserta tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan sampai peserta mengaktifkan kembali keanggotaannya.

"Yang rugi peserta itu sendiri, kalau tidak mampu membayar iuran bisa saja mengubah jadi peserta PBI dan melaporkan ke dinas terkait, diantaranya Dinsos," pungkasnya.(jae9)



Komentar Anda

Berita Terkini