Indonesia Serukan Pentingnya Penegakan Hukum untuk Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional

Harian 9 author photo
Menlu RI menyampaikan pidato di hadapan Dewan Keamanan PBB.  (Foto: kemlu)

NEW YORK| HARIAN9
Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno L.P. Marsudi menyatakan, Penegakan hukum internasional sangat penting untuk melindungi pihak yang lemah dari perlakuan semena-mena pihak yang merasa kuat. 

Hal tersebut ditegaskannya, dalam pernyataannya di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, yang mengambil tema “Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security”, di Markas Besar PBB, New York, Kamis (17/5/2018).

Di depan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, Menlu RI mengingatkan bahwa masyarakat dunia adalah konstiuen dari Dewan Keamanan PBB. 

Oleh karena itu, Menlu RI menekankan perlunya Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari permasalahan itu sendiri.  

Ditegaskannya, pentingnya anggota Dewan Keamanan PBB menegakkan hukum internasional dan mengimplementasi berbagai resolusi yang dihasilkan agar kerja dan berbagai produk yang dihasilkannya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dunia. 

“Menjadi tanggung jawab kerja Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sesuai hukum internasional, mengimplementasikan semua komitmen dan resolusi yang dihasilkan agar tidak seperti sekarang, dimana sebagai contoh, banyak resolusi mengenai Palestina yang dihasilkan tidak diimplementasi,” tuturnya.

Dalam pernyataannya, disampaikannya, pentingnya pengaturan dan arsitektur kawasan sebagai building block untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas global. 

Dalam hal ini dicontohkannya, organisasi regional seperti ASEAN yang telah banyak berkontribusi dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dengan mengedepankan peaceful settlement of dispute, habit of dialogue dan win-win solution. Perdamaian di kawasan ini tentunya berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global. 

“ASEAN akan terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perdamaian tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, disinggungnya, terkait insiden serangan teroris di Surabaya. Ditekankannya, Indonesia tidak takut pada terorisme dan tidak akan memberi ruang bagi ekstremisme dan terorisme. 

Menlu RI mengajak seluruh anggota PBB untuk bersatu dalam mengembangkan pendekatan global yang komprehensif dalam memerangi terorisme dan ekstremisme.  

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Polandia di Dewan Keamanan PBB dan dipimpin oleh Presiden Polandia. Tercatat 12 (dua belas) pejabat setingkat Menteri serta 74 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Polandia dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap hukum internasional yang hanya akan melahirkan konflik dan krisis. 

Oleh sebab itu, pertemuan ini diharapkan dapat mengingatkan anggota PBB untuk senantiasa menjalankan kewajibannya dengan menegakkan hukum internasional dan Piagam PBB. 

Di sela-sela pertemuan debat terbuka Dewan Keamanan PBB, Menlu RI juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Lithuania, Linas Linkevičius. 

Dalam pertemuan kedua Menlu menyambut baik tren positif perdagangan bilateral, terutama perdagangan pada 2017 yang meningkat hampir 70 peren. 

Keduanya juga membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral khususnya di bidang Teknologi Informasi dan komikasi, dan bidang pendidikan.

Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan Wakil Tetap Finlandia untuk PBB, Duta Besar Kai Sauer, guna membahas persiapan Indonesia-Finlandia untuk menjadi co-host Pertemuan Dewan Penasihat Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal PBB mengenai Mediasi di Helsinki, 18 Juni 2018. (kemlu/03)
Editor: Mardan H Siregar


Komentar Anda

Berita Terkini