Menkeu: Tugas Pemerintah adalah Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Agar Momentum Terjaga

Harian 9 author photo
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Ketua LPS Halim Alamsyah dan Gubernur BI Perry Warjiyo menggelar Konpres Penguatan Koordinasi dan Bauran Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Perekonomian dan Keberlanjutan Reformasi di Aula Djuanda, Kemenkeu, Jakarta pada Senin (28/05). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Ketua LPS Halim Alamsyah, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar Konferensi Pers (Konpres) Penguatan Koordinasi dan Bauran Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Perekonomian dan Keberlanjutan Reformasi di Aula Djuanda, Kemenkeu, Jakarta pada Senin (28/05).

Disampaikannya, bahwa APBN 2018 sangat kuat dan sehat. Hingga April penerimaan perpajakan tumbuh 14,9 persen. Oleh karena itu, tugas Pemerintah adalah menjaga stabilitas sistem keuangan agar momentum ini tetap bisa dipertahankan. 

Diyakininya, keseimbangan primer akan dapat mengecil dalam jangka menengah.

"Dengan keseimbangan primer yang terus mengecil, bahkan kami akan mendesain agar APBN kita memiliki keseimbangan primer yang menuju positif dalam jangka menengah," tegasnya. 

Ditambahkannya, defisit terjadi di angka 0,37 persen sampai dengan April dan keseimbangan primer surplus Rp.24,2 triliun jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya Rp.3 triliun.

"Dari sisi APBN operasi, defisit kita adalah sebesar 0,37 persen sampai dengan April dan keseimbangan primer kita bahkan mencatatkan surplus 24,2 triliun. Ini jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang surplusnya hanya 3 triliun pada periode akhir April," jelasnya. 

Reformasi di bidang perpajakan juga terus akan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam informasi perpajakan yang diperoleh dari kerjasama perpajakan internasional untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari pajak dan dari pelaku-pelaku yang memiliki kapasitas membayar pajak.

Dari sisi belanja, Kemenkeu akan terus menjaga agar belanja negara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu, terutama dalam menjaga momentum 2018 ini. Namun, Kemenkeu juga akan fokus untuk mencari cara untuk mendorong efisiensi belanja negara terutama belanja barang. 

Pada sisi pembiayaan, ditekankannya tepatnya strategi front loading di awal tahun 2018. 

"Pada sisi pembiayaan tahun 2018 yang telah  dilakukan bahkan sebelum 2018 adalah melakukan front loading. Bahkan waktu itu melakukan issuance bonds, global sebelum tahun 2018. Terbukti, strategi itu adalah tepat. Dengan antisipasi bahwa kenaikan suku bunga Federal Reserve dan gejolak yang mungkin terjadi dengan normalisasi tersebut," paparnya. 

Dijelaskannya, pembiayaan akan dicari lagi dari sumber pembiayaan yang tidak terpengaruh oleh pasar seperti sumber bilateral dan multirateral.

"Di dalam jangka pendek, Pemerintah akan melakukan bauran kebijakan dari sisi pembiayaan terutama dengan menggunakan sumber pembiayaan yang tidak terpengaruh oleh market seperti sumber bilateral, multirateral dan kalau berasal dari pasar, kita juga akan mencoba menekankan fundamental dari APBN kita yang sehat dan kredibel," tuturnya. 

Menkeu bersama Bank Indonesia dan OJK berusaha menjaga instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas dan kesinambungannya dari sisi proses pembangunan. 

Selain itu, Menkeu bekerjasama dengan Menko Perekonomian dan seluruh menteri-menteri perekonomian dalam menyeimbangkan antara keinginan dan urgensi menjaga stabilitas jangka pendek dengan ambisi reformasi yang makin dalam dan makin efektif. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar




Komentar Anda

Berita Terkini