Oknum Kades Pulau Kampai Tak Mampu Kelola DD 2017

Harian 9 author photo
Kantor Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu, Oknum Kadesnya jarang ada di tempat dan Pembangunan kantor Desa yang belum selesai dikerjakan gunakan anggaran DD 2017 terbengkalai. (Foto: Adam Malikira)


PANGKALAN SUSU| HARIAN9
Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa pembangunan daerah tertinggal dan TransmigrasI menggelontorkan dana Desa (DD) Rp.1,5 M/Desa setiap tahunnya.

Agar pemerataan pembangunan di Desa dapat tercapai secara berkelanjutan (kontinu) terutama pembangunan infrastruktur Desa. Namun masih ada oknum Kepala Pemerintahan Desa yang tidak mampu mengelola anggaran DD, contohnya oknum AH  alias AC Kepala Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

Ketidakmampuan mengelola anggaran DD diduga oknum AH sebagai Kepala Pemerintahan Desa P.Kampai menggunakan DD untuk kepentingan pribadinya atau hal lainya. Terbukti beberapa proyek infrastruktur baru dapat di selesaikan pada Maret 2018.

Hal ini pernah disampaikan oknum AH kepada Harian9 melalui telpon selular 081265110399, Jumat (11/5) kemaren. Berdasarkan nomor tersebut oknum AH mengaku salah namun "tetap kami selesaikan juga".

"Pekerjaan yang belum di selesai kita kerjakan pada bulan Februari 2018 dengan anggaran DD 2017 karena tutup tahun anggaran 31 Januari 2017," jelas oknum AH.

Kemudian Senin (14/5)  tim Harian9 bersama beberapa LSM dan Press mencoba menghubungi kembali oknum AH melalu nomor 081265110399 diangkat tapi yang menjawab orang lain dan orang tersebut menyatakan bahwa "ini bukan pak Kades" ini kawannya.

Tim mencoba mendatangi kantor Pemerintahan Desa Pulau Kampai, Selasa(15/5) namun oknum AH sedang keluar menurut stafnya Pak Kades sedang takziah ke P.Susu .Namun sangat disayangkan Sekretaris Desa SH Harahap juga tidak ada di kantor.

Untuk menyiasati nomor di atas tim menunjukkannya kepada staf kantor Desa, mengatakan bahwa nomor tersebut milik Sofyan Harahap Sekretaris Desa.

Ditempat terpisah Edi warga Damar Seratus ketika dikonfirmasi mengatakan Oknum Kades tidak mampu mengelola anggaran DD dann tidak transparan karena pekerjaan insfratruktur anggaran DD 2017 tidak selesai tepat waktu. 

"Termasuk pembangunan kantor Desa yang baru belum selesai dikerjakan," ujar Edi (Adam9)
Editor: Mardan H Siregar


Komentar Anda

Berita Terkini