Lambatnya Pelaksanaan Proyek TA 2018 Disoal DPRD Padangsidimpuan

Harian 9 author photo

PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan mempertanyakan lambatnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kota Padangsidimpuan di Tahun Anggaran (TA) 2018 ini.

Demikian dikemukakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan Ketua Fraksi H Mahmuddin NasutionSH melalui Sekretaris Fraksi Zul Achir Harahap pada rapat paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran (TA) 2017, di gedung Dewan setempat, Jumat (27/7).

Menurut Zul Achir, merujuk pada misi menciptakan pemeritahan yang bersih dan berwibawa, bahwa kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan penelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Kami sarankan agar Penjabat (Pj) Walikota Padangsidimpuan memberikan da membuka informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan seputar pelaksanaan APBD 2017 dengan melakukan representase baik dengan cara konfrensi pers dengan para awak media dan di ekspos kepublik," terangnya.

Dikatakannya, hingga saat ini banyak rencana pembangunan yang belum dilaksanakan. Bahkan, hingga memasuki Juli 2018 ini, atau sudah masuk Triwulan II, banyak proyek fisik pembangunan belum juga diumumkan dan dilelang oleh pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Padangsidimpuan. Bahkan pekerjaan rutin terabaikan padahal APBD 2018, sudah disahkan bulan Januari lalu.

“Kami menduga, program pembangunan yang sudah terencana itu sengaja diperlambat, bahkan serapan anggaran juga baru hanya beberapa persen, sehingga dikhawatirkana jika terjadi keterlambatan dalam pelelangan proyek fisik pembangunan maka bisa berimbas pada kualitas bangunan karena pihak kontraktor mengejar batas waktu pengerjaan proyek yang singkat," terangnya.

Menurutnya, Dinas Perkim, PU, Pendidikan, Pertanian dan dinas-dinas lainnya, belum juga melaksanakan tender proyek. Alhasil, hampir tidak ada pembangunan di Kota Padangsidimpuan dalam satu semester ini. Akibatnya daerah dan masyarakat yang dirugikan. Gairah pasar dan daya beli masyarakat menurun, ekonomi jadi terpuruk akibat minimnya uang yang beredar di Kota Padangsidimpuan.

“Mengapa pelelangan proyek fisik ini terlambat? Apa sebabnya? Apakah ada kaitannya dengan komitmen fee atau ada tekanan dari pihak ke tiga agar proyek diberikan kepada pihak yang telah ditentukan? Tidak ada alasan SKPD menunda-nunda pelaksaaan kegiatan," tegasnya lagi.

Zul juga mempertanyakan alasan dan penyebab mengapa pembangunan di Kota Padangsidimpuan lambat dilaksanakan. Jika terkait aturan, seharusnya seluruh Indonesia mengalami kondisi yang sama tapi nyatanya hanya Kota Padangsidimpuan yang terlihat lambat.

“Kalau wilayah lain jalan kita tidak, ini ada apa. Apa berkaitan dengan regulasi atau penyebab lainnya. Untuk itu ia meminta kepada Walikota agar mencari solusi dan menindaklanjuti masalah tersebut dan meminta agar program yang sudah disepakati, mulai dijalankan dengan tetap mengacu pada koridor hukum yang ada. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena lambatnya pembangunan di Kota Padangsidimpuan,' tandaz Zul.  (Wan9)



                        
Komentar Anda

Berita Terkini