7 Fraksi DPRD Paluta Setujui Ranperda LKPj Pelaksanaan APBD Tahun 2017

Harian 9 author photo


PALUTA| HARIAN9
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Paluta tahun anggaran 2017 jadi peraturan daerah (Perda). Hal tersebut dinyatakan dalam rapat Paripurna DPRD kabupaten Paluta di aula gedung DPRD Paluta, Selasa (31/7).

Rapat paripurna tersebut dipimpin ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap SHi didampingi wakil ketua DPRD Paluta Basri Harahap dan dihadiri Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap, Sekdakab Paluta Burhan Harahap SH, Kejari Paluta, Forkompida, pimpinan SKPD se Paluta, Polsek Padang Bolak, Danramil 05 PB, camat se Paluta, OKP, ormas beserta undangan lainnya.

Selain menerima dan menyetujui Ranperda LKPj untuk ditetapkan jadi Perda, seluruh fraksi yang berjumlah 7 fraksi di DPRD Paluta juga menyampaikan sejumlah saran dan kritikan terkait pelaksanaan pelayanan kedepannya.

Seperti pandangan akhir dari fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh anggota DPRD dari partai Demokrat Panggana Siregar yang menilai bahwa kinerja Dinas Kesehatan Paluta terutama bidang pelayanan kesehatan di RSUD Paluta yang dinilai cukup rendah dan tidak memenuhi standar pelayanan.

Kemudian, keluhan masyarakat dalam hal ketersediaan obat dan peralatan kesehatan serta penanganan medis secara langsung terhadap pasien juga harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan agar hak dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

“Dinas Kesehatan harus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, karen sudah cukup banyak keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan kesehatan terutama di RSUD Paluta,” ujarnya.

Untuk itu, pihak Pemkab Paluta diharapkan agar lebih meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Paluta dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat sebab profesi perawat, bidan dan dokter bekerja untuk tugas kemanusiaan.

Selain itu, fraksi DPRD Paluta juga berharap agar kedepannya Ranperda pertanggung jawaban APBD tersebut dapat lebih ditingkatkan demi kemajuan pembangunan kabupaten Paluta yang bermuara kepada peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas masukan dan saran yang disampaikan pihak DPRD Paluta dalam proses penetapan ranperda tersebut sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda.

Pada kesempatan ini ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terutama pihak DPRD Paluta yang telah memberikan masukan dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan selama 2 periode ia menjabat sebagai kepala daerah yang tujuan utamanya menjadikan Paluta lebih baik kedepannya.
“Terima kasih atas pendapat, masukan, kritik dan saran yang telah disampaikan serta kerjasamanya selama saya menjabat dengan tujuan bersama yakni menjadikan daerah dan masyarakat Paluta yang lebih baik,” ucapnya.

Kemudian, Drs H Bachrum Harahap yang masa jabatannya sebagai Bupati Paluta akan berakhir pada tahun ini juga menyampaikan permohonan maaf terhadap semua pihak khususnya pimpinan dan anggota DPRD Paluta apabila selama ia menjabat ditemui kekurangan dan kelemahan yang belum memenuhi harapan masyarakat khususnya pihak DPRD Paluta.

Dirinya berharap, Bupati atau pemerintahan Paluta selanjutnya dapat lebih baik dalam menjalankan pemerintahan demi mewujudkan daerah dan masyarakat Paluta yang kebih maju dan sejahtera kedepannya.

Penetapan Ranperda LKPj pelaksanaan APBD tahun 2017 tersebut ditandai dengan penanda tanganan nota persetujuan DPRD dengan Pemkab Paluta dalam hal ini oleh ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap SHi, wakil ketua DPRD Basri Harahap dan Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap yang disaksikan oleh seluruh  fraksi di DPRD Paluta dan undangan yang hadir.(dek9)

Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap bersama ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap SHI dan wakil ketua Basri Harahap tanda tangani nota persetujuan penetapan Ranoerda LKPj pelaksanaan APBD tahun 2017 menjadi Perda, Selasa (31/7).(Akhir S Rambe)
Komentar Anda

Berita Terkini