Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi Beserta Seluruh Jajaran wartawan dan staf HARIAN9, Mengucapkan Selamat Sukses Atas Terbentuknya PD BARUPAS KOTA MEDAN Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi Beserta Seluruh Jajaran wartawan dan staf HARIAN9, Mengucapkan Selamat Kepada Saudara Ir. KHAIRI AMRI Atas Terpilih Menjadi KETUA PW BARUPAS SUMATERA UTARA PERIODE 2018 - 2023

Pemko Padangsidimpuan Siapkan Pendampingan Bagi Korban KDRT dan Kekerasan Anak

Harian 9 author photo




PADANGSIDIMPUAN | HARIAN9
Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) Kota Padangsidimpuan siap memberikan pendampingan kepada para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maupun terhadap korban kekerasan anak.


Pelayanan pendampingan diberikan terhadap korban KDRT, maupun korban kekerasan anak, sejak kasus dilaporkan ke P2TP2A pada Dinas PP & PA Kota Padangsidimpuan mulai dari tahapan mediasi dan musyawarah hingga ke proses hukum baik di tingkat penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

“Dalam proses pendampingan terhadap korban KDRT dan korban kekerasan P2TP2A hanya sebagai mediator, bukan eksekutor dan selama mendampingi para korban kami tidak memungut biaya kepada korban, karena dananya ada di tampung dalam APBD Pemko Padangsidimpuan," ujar Kepala Dinas (Kadis) PP &PA Kota Padangsidimpuan Hj. Rosalina Hasibuan, Pdi, MM di kantornya, Jumat (10/8).

"Khusus bagi korban kekerasan terhadap anak, proses pendampingan, dilakukan mulai dari upaya mediasi dan musyawarah hingga penyelesaian hokum, kemudian pemulihan kondisi korban. Mereka akan dipulihkan secara psikis dan fisik melalui pendampingan khusus, yang salah satu caranya dengan kerjasama antar instansi baik Dinas Sosial maupun Rumah sakit Umum," katanya.

Menurutnya, pendampingan gratis terhadap para korban yang dilakukan oleh petugas P2TP2A pada Dinas PP & PA Kota Padangsidimpuan ini sengaja diterapkan karena kebanyakan korban KDRT dan kekerasan anak, kebanyakan berasal dari kalangan warga tidak mampu.

Ia menambahkan, selain memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, P2TP2A juga bertujuan membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa pendampingan dilakukan secara gratis dan penanganan terhadap laporan kekerasan dilakukan dari tingkat paling bawah. Caranya dimulai dengan melakukan musyawarah di tingkat Kelurahan dan Desa lalu melibatkan aparat setempat seperti Kepling, tokoh masyarakat, agama da tokoh adat. Ketika masalah tak menemui jalan keluar, maka pendampingan bisa dilakukan hingga ranah hokum," utur Hj. Rosalina.

Ia menambahkan, salah satu perangkat yang diharapkan bisa menjadi garda depan dalam penanganan anak dan perempuan korban kekerasan adalah rumah sakit, mengingat jumlah korban yang cukup banyak dan untuk mendapatkan informasi terhadap kasus kekerasan tersebut, pihaknya juga menempatkan tiga orang petugas P2TP2A di tiap Kecamatan

“Kami berharap, pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak, juga bisa dimaksimalkan di RSUD dengan mengedepankan pelayanan yang komprehensif dan holistik meliputi medis atau medikolegal, psikologis, sosial dan pendampingan hukum," paparnya.  (Wan9)

Komentar Anda

Berita Terkini