Cegah Kurang Gizi, Dinkes Sumut Turunkan 200 Tenaga Enumerator

Harian 9 author photo




MEDAN| HARIAN9
Dalam hal mencegah terjadinya gizi kurang, Dinas Kesehatan Sumatera Utara akan menurunkan sekitar 200 tenaga enumerator untuk melaksanakan pengumpulan dan penginputan data terhadap bayi dan ibu hamil selama 24 hari. Hal itu terungkap saat pelaksanaan orientasi surveilans gizi melalui elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) tingkat Provinsi Sumatera Utara, Minggu (2/9/2018) malam di Hotel Garuda Plaza Medan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Agustama, berdasarkan Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilance kesehatan, maka setiap kabupaten/kota harus melakukan surveilans gizi yang merupakan pengamatan gizi secara terus-menerus dan berlaku untuk mengambil keputusan. 

"Jadi tujuan pertemuan kita ini untuk mencari data dalam memperkecil pencegahan bagaimana supaya berkurangnya (orang kekurangan) gizi dan stunting," jelas Agustama. 

Ditambahkannya, Direktorat Gizi Kemenkes RI pada tahun 2017 lalu telah mengembangkan sistem aplikasi online berbasis masyarakat e-PPBGM. Artinya, saat ini kita dituntut dengan zaman elektronik. 

"Dengan adanya IT, adik-adik diharapkan mengisi aplikasi ini berdasarkan yang sudah ada. Semua data harus diinput dalam aplikasi ini," ujarnya.

Agustama berharap, kepada peserta untuk benar-benar mencari dan melaporkan data dari masyarakat sesuai dengan by name by address. 

"Sasarannya balita dan ibu hamil. Jadi nanti ditotal berapa ibu hamil dan balita yang ada sekarang ini," imbuhnya.  

Makanya, dengan adanya aplikasi e-PPGBM ini, surveilans gizi dapat terpantau dan pemangku kebijakan daerah masing-masing menjadi mudah mengamati permasalahan kesehatan masyarakat untuk selanjutnya dapat diambil keputusan sekaligus memberikan intervensi yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. 

"Hasil surveilans gizi dapat digunakan sebagai bahan advokasi kepada stakeholder serta untuk perumus kebijakan dalam rangka mengambil kebijakan dan tindakan segera. Perencanaan dan evaluasi terhadap program gizi di kabupaten/kota dan provinsi," jelas Agus. 

Dengan dasar tersebut, maka diperlukan kegiatan orientasi surveilance gizi melalui elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) di tingkat Provinsi Sumut untuk memberikan kejelasan pelaksanaan surveilance gizi di tingkat kabupaten/kota.(Jae9)


Komentar Anda

Berita Terkini