Darmin: Perkuat Budaya Statistik di Masyarakat

Harian 9 author photo

JAKARTA| H9
Sejarah pembangunan Indonesia yang telah dijalani dalam berbagai era menunjukkan kebutuhan akan data dan informasi merupakan sebuah keniscayaan. Tanpa data yang memadai, program pembangunan akan sulit terkontrol dan berjalan lancar. 

Hingga kini, Undang-undang No.16 Tahun 1997 telah mununjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang bertugas menyediakan data bagi pemerintah dan masyarakat.

“Sesuai dengan Undang-undang tersebut, BPS menjadi Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar,” tutur Darmin saat membuka  Seminar Hari Statistik Nasional 2018, Rabu (26/9), di Jakarta.

Data yang dihasilkan oleh BPS mengacu pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta diterima secara internasional. penyelenggaraan statistik dasar dilakukan melalui sensus maupun survei.

Lebih lanjut dijelaskannya, masyarakat Indonesia masih belum memiliki budaya statistik yang kuat, sehingga belum menyadari pentingnya keberadaan data yang memadai.

“Hal ini ditunjukan masih banyak masyarakat (sebagai responden) yang enggan untuk menjawab dengan jujur terhadap sensus dan survei yang dilakukan BPS, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan oleh BPS,” tandasnya.

Diakhir sambutan, Darmin berpesan bahwa memasuki era ekonomi digital, kini masyarakat mulai berbicara big number dan block chain. Oleh karena itu, Ia berpesan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu disempurnakan, semata agar data yang disediakan menjadi lebih akurat.

Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto, serta pejabat dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. (ekon/03)
Editor: Mardan H Siregar 



Komentar Anda

Berita Terkini