Demo Masalah PTTN Berlanjut, Masyarakat Haltim Datangi DPRD Paluta

Harian 9 author photo

PALUTA| HARIAN9
Unjuk rasa menyuarakan aspirasi ke Kantor Besar PT Tapian Nadenggan, Desa Huta Baru Nangka, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Bersatu (AMPMB) bersama masyarakat yang tergabung dari sembilan desa kembali berlanjut. Kali ini massa bergerak menuju Kantor DPRD Paluta untuk menyampaikan aspirasinya, Rabu (5/9/2018).

Kedatangan massa yang berjumlah ratusan orang itu merupakan aksi yang ke lima untuk menuntut PTTN agar menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility), memberikan kebun plasma sebesar 20 persen. Selain itu massa juga meminta kepada PTTN agar memperhatikan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta kedepannya agar lebih memperhatikan masyarakat yang bermukim sekitar perusahaan untuk di pekerjakan. 

"Tuntutan masyarakat masih sama seperti sebelumnya, salurkan CSR, kebun plasma, dan utamakan putra daerah untuk di berdayakan di perusahaan ini," Kata Kordinator lapangan Habibi P Harahap saat berorasi.

Katanya, di dalam undang-undang perseroan terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 27 ayat 1 di amanatkan bahwa setiap perusahaan harus memenuhi  CSR terhadap lingklungan dan masyarakat sekitar. Namun dugaan kami bahwa pihak PTTN sama sekali tidak merealisasikan hal tersebut. 

"Masyarakat yang hadir merupakan gabungan dari sembilan desa, kedatangan massa adalah meminta perusahaan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang selama ini memang tidak di indahkan. Cabut izin PTTN dan silahkan angkat kaki dari Paluta ini," tegasnya.
Massa sempat melakukan aksi blokir jalan lintas umum (Jalinsum) didepan kantor DPRD Paluta sehingga mengakibatkan macet berkepanjangan selama kurang lebih setengah jam.
Satu jam berorasi, akhirnya massa diterima lima anggota DPRD Paluta yakni Amas Muda Siregar SE, Henri Aristan Silalahi, Rosman Siregar, Sapnawati Nasution dan Ir Tua Rohot Siregar.

Kelima anggota DPRD Paluta itu pun mengatakan akan segera mengusulkan pembentukan tim Panitias Khusus (Pansus) tekait permasalahan di PTTN. 

"Akan segera kita usulkan pembentukan pansus," pungkas Amas Muda Siregar SE politisi dari Partai Golkar ini.(dek9)


AMPMB bersama masyarakat yang tergabung dari sembilan desa datangi Kantor DPRD Paluta. Massa meminta agar DPRD membentuk tim pansus terkait masalah yang ada di PTTN  (Foto: Akhir S. Rambe)

Komentar Anda

Berita Terkini