KPPU Bacakan Putusan Perkara PT Japfa Diduga Melakukan Pelangaran

Harian 9 author photo
JAKARTA| HARIAN9
Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017(KPPU) telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia,Tbk.

Ukay Karyadi, SE.,ME. sebagai Ketua Majelis Komisi mengatakan, adapun Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran adalah bahwa Objek Perkara aquo adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Multi Makanan Permai oleh Terlapor kepada KPPU. Bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

"Adapun Terlapor dalam perkara ini adalah Terlapor, PT Japfa Comfeed Indonesia,Tbk. merupakan perusahaan agribisnis yang berkantor di Wisma Milenia Lt-7, Jalan M.T.Haryono Kav.16,Jakarta12810, Indonesia," katanya dalam sidang,di Jakarta(6/9/2018)Kamis siang.

Berdasarkan fakta Persidangan Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT Multi Makanan Permai. Bahwa pengambilalihan saham PT.Multi Makanan Permai oleh PT.Japfa Comfeed Indonesia Tbk telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 27 April 2015 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.03-0928464 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Makanan Permai.

"Oleh karena itu, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk wajib untuk melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2015; 3. Bahwa PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk baru melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 19 September 2016 dan telah didaftarkan dengan nomor register A13516," tuturnya.

Sebagai pertimbangan, terdapat hari libur/tanggal merah termasuk dengan tanggal 9 Desember 2015 adalah hari libur nasional sesuai dengan Keputusan Presiden No.25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional.

"Dengan demikian Majelis Komisioner pendapat PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk telah melakukan keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU selama 310 (tiga ratus sepuluh) hari kerja," ujarnya.

Adapun Putusan kepada para Terlapor menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). 

"Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda,melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU," imbuhnya.

Putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi,S.E.,M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr.Drs.Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D. dan Harry Agustanto,S.H., M.H.masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.

Dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dewi Meryati,S.Kom,M.H., Luqman Nurdhiansyah,S.H.danTestarosa Vanya D’visa, SH. masing-masing sebagai Panitera.(Jae9)

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. (Foto: Jaenal)


Komentar Anda

Berita Terkini