KPPU Segera Bentuk Deputi Pengawasan Kemitraan Guna Lindungi Usaha Kecil dan Menengah

Harian 9 author photo
Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih Pada saat menjawab pertanyaan dengan para awak media dalam acara Sosialisasi Pengawasan Kemitraan Sektor Perkebunan Sawit yang berlangsung di Hotel Santika Medan, Kamis (13/09). (Foto: Jaenal Abidin)

MEDAN| HARIAN9
Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) segera akan membentuk Deputi Pengawasan dalam melindungi usaha kecil dan menengah sehingga  para pelaku usaha lebih terlindungi dalam menjalankan usahanya. 

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih mengatakan,untuk itu kita akan mengubah struktur yang ada di KPPU, sehingga bila ada pelanggaran dalam perjanjian usaha maka bisa ditindaklanjuti dalam sektor usaha termasuk perkebunan. 

"Ini sangat penting sektor pengawasan kemitraan, terlebih kita tahu Sumatra Utara salah satu sumber perekonomian dari perkebunan. Dengan adanya pengawasan ini maka bentuk pelanggaran bisa dihindari dan para usaha kecil dan menengah terlindungi," katanya yang didampingi Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan, Ramli Simanjuntak serta Kasi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Sumatra Utara, Indra Gunawan Girsang dan Praktisi Hukum Rahmat Sorialam Harahap, usai menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Pengawasan Kemitraan Sektor Perkebunan Sawit yang berlangsung di Hotel Santika Medan, Kamis (13/09/2018)Siang.

Selain itu,dapam acara tersebut Rahmat selaku praktisi hukum menegaskan pihaknya sangat mendukung adanya perjanjian. 

"Karena dengan perjanjian maka para usaha kecil dan menengah bisa terlindungi ketika ada perjanjian yang dilanggar oeh pengusaha," tegasnya.

Senada dengan itu Indra Gunawan menuturkan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatra Utara maupun kabupaten/kota mendukung upaya pendampingan hukum antara pelaku usaha baik itu kelompok tani maupun dengan PKS. 

"Jadi kita mendukung dari sisi pembinaan sehingga kelompok tani terlindungi tidak disektor kelapa sawit akan tetapi sektor lainnya yang berkaitan dengan perkebunan. Sehingga tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian usaha, bahkan pihak bersama-sama KPPU ikut melakukan pengawasan kemitraan dan melakukan pencegahan dan penindakan," tuturnya.

Selanjutnya, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan, Ramli mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi para dinas dan pelaku usaha yang hadir, intinya mereka bisa memahaminya tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. 

"Dalam hal ini kita melihat perjanjian tentang pembayaran, harga dan persyaratan lainnya sehingga bila ada satu prasyarat kita akan melakukan penindakan," ungkapnya.

Ramli juga menambahkan pihaknya telah mendapat laporan adanya pelanggaran dan pihaknya akan memanggil pelaku usaha tersebut untuk mengklarifikasinya. 

"Karena kita menginginkan agar semua prasyarat tersebut terpenuhi dan pelaku usaha mikro ini terlindungi," pungkasnya. (Jae9)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar Anda

Berita Terkini